Showing posts with label Dapodikdas. Show all posts
Showing posts with label Dapodikdas. Show all posts

27 October 2015

Menambah jam di luar sekolah induk, datanya belum kawin ? ini penjelasannya....

Apakah anda termasuk guru sertifikasi yang sampai saat ini belum terbit SKTPnya untuk semester 2 tahun 2015 ini ? Apakah terkendala pemenuhan beban mengajar 24-40 jam yang tidak bisa terpenuhi di sekolah induk sehingga harus mencari tambahan jam di sekolah lain ?

Menambah jam di sekolah lain baik di lingkup kemdikbud maupun di luar kemdikbud (kemenag) memang diperbolehkan dan diakui untuk pemenuhan beban mengajar tersebut. Akan tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah data mengajar di sekolah lain tidak terbaca di info GTK sehingga berakibat SKTP tidak bisa terbit akibat jumlah jam linier tidak terpenuhi. Istilah yang populer di kalangan OPS adalah "datanya belum kawin."

Data yang belum bisa kawin bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

  1. Guru yang bersangkutan mengajar pada jenjang Dikmen atau pada sekolah di bawah naungan Kemenag.
  2. Guru yang bersangkutan mengajar pada jenjang Dikdas, tetapi terdapat perbedaan data pada bagian-bagian pokok pada entrian dapodikdas pada sekolah induk dan non induk, sehingga terbaca sebagai  dua data yang berbeda.
  3. Jumlah jam di sekolah induk tidak sesuai dengan ketentuan pada Bab IV pasal 52 ayat 3 PP Nomor 74 tahun 2008

Untuk faktor yang pertama, Bp. Nazarudin menjelaskan bahwa untuk guru Dikdas yang menambah jam pada sekolah jenjang Dikmen, datanya akan diambil dari Dapodikmen dan akan ditarik pada pertengahan bulan November 2015. Oleh karena itu pastikan Dapodikmennya sudah melakukan syncronisasi sebelum jadwal tersebut.

Demikian juga untuk yang menambah jam pada sekolah di bawah naungan Kemenag seperti MI, MTs atau MA, datanya juga akan ditarik pada pertengahan November 2015. Hanya saja proses pengajuannya melalui pengusulan dari OP SIM Tunjangan Kab/Kota. 


Jika guru yang bersangkutan menambah jam pada sekolah pada jenjang Dikdas, sejak awal sebenarnya sudah ditarik datanya. Hanya saja mungkin permasalahannya adalah data yang dientri pada dapodik pada kedua sekolah (induk dan non induk) tidak sama. Agar datanya bisa kawin, ditegaskan juga bahwa semua entrian pastikan harus persis sama, terutama pada bagian-bagian pokok seperti Nama, NUPTK, tempat dan tanggal lahir. Sebab jika tidak bisa jadi akan dibaca sebagai dua data yang berbeda, sehingga JJMnya tidak bisa kawin. 

Jadi data yg harus dimasukan pada dapodik disekolah tempat guru menambah jam harus sama persis dengan data yang dientri pada sekolah induk. Baik sekolah negeri maupun swasta. Yang berbeda adalah status induk/non induk, jam mengajar dan rombongan belajarnya. Bila perlu semua data (masing-masing) tab pada dapodik sekolah induk dibuatkan screen shot kemudian diserahkan ke sekolah non induk untuk dientri di dapodiknya, sehingga data yang dientri benar-benar persis sama.

Menambah jam di luar sekolah induk

Menambah jam di luar sekolah induk juga ada ketentuannya. Jangan sampai di sekolah induk tidak punya jam dan 24 jamnya diperoleh di sekolah non induk. Tentu saja ini tidak diperbolehkan sehingga tidak bisa dijadikan dasar penerbitan SKTP. 

Pada Bab IV pasal 52 ayat 3 PP Nomor 74 tahun 2008 disebutkan : "Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap." Jadi jangan sampai disatminkal tidak punya jam tatap muka atau kurang dari 6 jam tatap muka perminggu.

10 October 2015

Hati-hati dalam mengentri data Guru TIK pada aplikasi Dapodikdas

Hati-hati dalam mengentri data Guru TIK pada aplikasi Dapodikdas
Seorang OPS bertanya kepada admin melalui inbox di Facebook, "Pak kenapa pada Info GTK guru TIK di sekolah kami kok mirip dengan guru BP/BK ? Tidak ada JJMnya, yang ada malahan Rasio murid/Guru TIK. Padahal kan kami menggunakan Kurikulum 2006.."

Apakah anda juga mengalami masalah seperti di atas ?

Untuk mengatasi masalah seperti itu mari kita coba membahas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan guru TIK tersebut. Pada awalnya guru TIK posisinya sama dengan guru mata pelajaran yang lain. Pada Kurikulum 2006 TIK menjadi sebuah mata pelajaran wajib yang harus diajarkan melalui kegiatan tatap muka di kelas. Jadi tidak ada yang berbeda.

Adanya perubahan kurikulum dari Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013 menyebabkan mata pelajaran TIK atau KKPI dihapus dari struktur kurikulum. Penghapusan mata pelajaran TIK/KKPI dari struktur kurikulum pada kurikulum 2013 tentu saja sesederhana seperti yang dibayangkan. Dampak langsung paling dirasakan oleh guru yang memiliki sertifikasi sebagai guru TIK/KKPI. Bagaimana pemenuhan JJM 24 untuk mereka agar bisa terbit SKTPnya ?


Mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah, dalam hal ini menerbitkan Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang “Peran guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013”

Pada Permendikbud  tersebut diatur Peran guru mirip dengan peran guru BP/BK di sekolah yaitu sebagai pembimbing pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun perannya adalah:
  1. membimbing peserta didik untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
  2. memfasilitasi sesama guru dalam menggunakan TIK untuk persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran pada jenjang Dikdas dan Dikmen
  3. memfasilitasi teaga kependidikan dalam mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK

Jadi dengan demikian kita bisa melihat perbedaan peran guru TIK/KKPI pada kedua kurikulum tersebut. Pada kurikulum 2006 guru TIK/KKPI berperan sebagai "guru mata pelajaran" sedangkan pada kurikulum 2013 berperan sebagai "guru pembimbing" di bidang TIK.

Jenis PTK pada aplikasi dapodikdas

Pada aplikasi dapodikdas tersedia 11 pilihan Jenis PTK diantaranya:  guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, guru inklusi, Tenaga administrasi sekolah, guru pendamping, guru magang, guru TIK, laboran, pustakaan dan lainnya. Di sini kita harus hati-hati di dalam menentukan jenis PTK untuk guru TIK.
  • Bagi sekolah yang masih menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP) maka pilihlah jenis PTK "Guru Mata Pelajaran" untuk guru TIK, sedangkan
  • Untuk sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 maka pilihlah jenis PTK "Guru TIK
Kasus di atas muncul karena sekolah menerapkan Kurikulum 2006 dan pilihan jenis PTKnya "Guru TIK" sehingga di info PTK muncul guru TIK dihitung berdasarkan rasio siswa binaannya. Oleh karena itu mumpung masih ada waktu untuk perbaikan data (kabarnya akan dilock pada akhir November 2015), silahkan bagi yang mengalami kasus serupa diperbaiki jenis PTKnya pada aplikasi lokal sesuai dengan petunjuk di atas.

Jangan lupa setelah diperbaiki lakukan syncronisasi.
Untuk pengaturan Jam TIK pada kurikulum 2006 silahkan ikuti panduannya DI SINI.

07 August 2015

Beberapa masalah seputar instalasi dapodikdas 4.00 dan solusinya

Beberapa masalah seputar instalasi dapodikdas 4.00 dan solusinya

Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar pada tahun ajaran 2015/2016 akan dikawal oleh versi baru dari Aplikasi Dapodikdas. Memasuki perjalanan pendataan menggunakan Aplikasi Dapodikdas tahun yang ke-4, Aplikasi Dapodikdas menyajikan pengalaman menggunakan aplikasi yang segar dan baru.

Aplikasi Dapodikdas meluncurkan versi 4.0 dengan gaya dan tampilan baru. Fitur koordinat lokasi, validasi, dan tambah peserta didik di versi ini disajikan dengan berbeda untuk menghadirkan pengalaman menggunakan aplikasi yang lebih baik. Dalam menu registrasi peserta didik ditambahkan kolom baru untuk kebutuhan Ujian Nasional. Proses mutasi peserta didik serta tambah peserta didik tingkat SMP mengalami pemutakhiran, dimana Aplikasi Dapodikdas akan didukung pula oleh fasilitas mutasi/tambah baru peserta didik secara online melalui website dapo.dikdas.kemdikbud.go.id.

Sebagai aplikasi generasi baru banyak masalah yang dialami oleh OPS ketika melakukan instalasi, diantaranya :

Kepala sekolah belum dipilih 

solusinya :
  1. buka tab PTK
  2. Jika tidak ada perubahan data PTK dari semester sebelumnya Pilih action menu
  3. Pilih salin penugasan
  4. Refresh atau tekan tombol F5

Sekolah tidak menerima BOS

Salah satu pembaharuan pada dapodikdas generasi ke-4 ini adalah dikuncinya . Hal ini sesuai dengan usulan dari tim manajemen BOS pusat kepada tim pengembang dapodik pada kegiatan TOT Dapodikdas beberapa waktu yang lalu di Bogor. Usulan ini muncul karena ketika pada versi 3.03 banyak kasus yang muncul akibat human eror, OPS salah klik yang seharusnya bersedia menerima BOS menjadi tidak bersedia menerima BOS. Tentu saja kesalahan ini berakibat fatal. Oleh karena itu pada aplikasi dapodikdas versi 4.00 ini khusus untuk sekolah negeri secara default dilakukan pembaharuan berupa "Penguncian Dapat menerima BOS khusus untuk sekolah negeri".

Pada saat baru selesai menginstall aplikasi ini, diberanda akan tampil bahwa sekolah tersebut "Tidak bersedia menerima bos" OPS kadang akan bingung karena sekolahnya seharusnya bersedia menjadi tidak bersedia. Untuk mengatasi masalah ini, caranya adalah :
  1. Masuk ke tab sekolah
  2. lengkapi isian periodik sekolah 
  3. pastikan isi nya sudah sesuai dengan fakta yang ada 
  4. pastikan tidak ada kolom yang berwarna merah di periodik sekolah 
  5. klik simpan 
  6. tekan f5 / refresh untuk menyegarkan tampilan di beranda

Beberapa data tidak masuk

Pada saat registrasi setelah melakukan instalasi muncul peringatan "Beberapa data tidak masuk", maka solusinya adalah : 
  1. Download ulang aplikasinya pada laman resmi http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/cms/detail/3 
  2. Lakukan generate ulang prefill 
  3. Lakukan prosedur instalasi dan registrasi seperti semula / awal dengan menggunakan installer aplikasi baru dan prefil baru
  4. Pastikan laptopnya bersih dari virus dan mallware
  5. Bila belum berhasil, silakan hubungi dinas kabupaten/kota setempat.  

Prefill tidak ditemukan

Jika pada saat  registrasi muncul peringatan "Prefill tidak ditemukan", ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya yaitu :
  1. Kode registrasi telah direset oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota. Jika kemungkinan ini yang terjadi solusinya adalah dengan jalan menghubungi KK Datadik setempat untuk meminta kode registrasinya
  2. Nama file prefill ada tambahan misalnya b4f6097e58c28a37543ac8653a0ba292(copy 1). Ini terjadi jika download prefill lebih dari satu kali dan prefill hasil download sebelumnya tidak dihapus. Oleh karena itu tulisan tambahan pada nama file prefill itu harus dihapus sehingga menjadi b4f6097e58c28a37543ac8653a0ba292
  3. Nama folder prefill_dapodik di lokal c tidak tepat misalnya "prefil_dapodik" (kurang huruf l satu). Maka solusinya adalah prebaiki nama folder tersebut kemudian copykan file prefill ke dalamnya baru melakukan registrasi.
  4. Jika Kode Registrasi Tidak Ditemukan saat Registrasi, kemungkinan salah nyimpan prefill atau prefill nya kosong, pastikan prefill simpan di Drive C:prefill_dapodik, atau bisa saja pada ujung prefill ada sisipan (1) atau berikutnya karena download prefill lebih dari satu kali, silahkan hapus sisipannya.
  5. karena melakukan registrasi lebih dari sekali .... karena menganggap registrasi pertama tidak berhasil (tdk muncul notifikasi berhasil) padahal prefill di folder prefill_dapodik sudah lenyap dan masuk dalam sistem. Untuk kasus ini cobalah dengan login saja, bila berhasil berarti registrasi sukses namun karena perangkat "sakit" sehingga tidak lekas menampilkan notifikasi registrasi berhasil yg menampilkan nama sekolah dan kode registrasi. 
  6. sistem operasi (OS) yang sudah bermasalah, antara lain munculnya drive B: di Computer akibat backup system dari aplikasi yg tdk sempurna atau akibat lain yg merusak OS sehingga menjebak/menjerumuskan/membelokan arah pencarian ketika simpan registrasi. Solusi : instal OS (windows) dan aplikasi

Tampilan V. 4.00 sama dengan versi sebelumnya

  1. tekan CTRL + f5 
  2. setelah melakukan cara 4a tapi tidak berubah juga, berrarti aplikasi lama belom di unistall / aplikasi V4 belum di install

Terdapat kesalahan saat hendak registrasi : tidak dapat koneksi dengan database

tidak dapat koneksi dengan database
  1. coba cek services.msc , pastikan semua service dapodik sudah jalan, terutama yang DAPODIKDASDB
  2. kalau cara a tidak mempan, coba re-install Dapodiknya , disarankan lebih baik reinstall dengan menggunakan downloadan terbaru yang besarnya lebih dari 41mb

23 July 2015

Pemenuhan beban kerja guru berdasarkan PP No. 74 tahun 2008

Pemenuhan beban kerja guru berdasarkan PP No. 74 tahun 2008

Berdasarkan PP No 74 tahun 2008, Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok, yaitu (a). merencanakan pembelajaran; (b). melaksanakan pembelajaran; (c). menilai hasil pembelajaran; (d). membimbing dan melatih peserta didik; dan (e). melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru. 

Beban kerja Guru tersebut paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pemenuhan beban kerja 24 - 40 jam tatap muka perminggu tersebut, ada 3 kemungkinan yang terjadi di satu satuan pendidikan, yaitu :

  1. Beban kerja terpenuhi, bilamana jumlah guru sesuai dengan ratio rombel yang ada serta mata pelajaran yang diampunya
  2. Beban kerja melebihi ketentuan, bilamana jumlah guru lebih sedikit dari jumlah rombel yang tersedia, atau dengan kata lain di sekolah tersebut kekurangan guru.
  3. Beban kerja kurang dari ketentuan, bilamana jumlah guru melebihi jumlah yang dibutuhkan.
Kalau yang terjadi adalah kemungkinan yang pertama, maka sekolah tidak akan kesulitan dalam mengatur pembagian tugas mengajar guru. Kondisi inilah yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh semua pihak.

Kemungkinan kedua biasanya terjadi pada daerah-daerah terpencil di mana sering terjadi kesulitan merekrut tenaga pengajar. Jika belum memungkinkan adanya guru tetap, sekolah bisa saja merekrut tenaga honorer (Guru Tidak Tetap). Akan tetapi apabila hal ini juga tidak memungkinkan, entah itu terkendala karena memang tidak adanya tenaga atau karena faktor dana maka mau tidak mau sekolah mesti memanfaatkan tenaga yang ada. Hmmm...

Resikonya tentu saja guru yang bersangkutan akan kelebihan jam mengajar. Dalam kondisi seperti ini bagi seorang guru kelas, masih diperbolehkan untuk memegang dua kelas dengan Pembelajaran diisi di dua rombel/kelas pada sekolah yang sama (sekolah Induk) namun tidak diperbolehkan bila beda sekolah.

Kemungkinan ketiga paling umum terjadi karena jumlah guru yang terus meningkat maupun penyebarannya yang belum merata sehingga guru kekurangan jam. Alternatif yang bisa diambil bagi guru yang kekurangan jam tersebut adalah mencari jam tambahan di sekolah lain bagi di lingkup Kemdikbud maupun di luar Kemdikbud.


Harus diingat, jika menambah jam di luar sekolah induk juga ada ketentuannya. Pada Bab IV pasal 52 ayat 3 PP Nomor 74 tahun 2008 disebutkan : "Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap." Jadi jangan sampai disatminkal tidak punya jam tatap muka atau kurang dari 6 jam tatap muka perminggu.

30 June 2015

Dulu kalau mau dapat bantuan RKB hanya yang jago buat proposal yang dapat

Dulu kalau mau dapat bantuan RKB hanya yang jago buat proposal yang dapat
Ilustrasi Dapodik
Pelaksana Harian Kepala Subdirektorat Program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas, Tagor Alamsyah Harahap dalam status facebooknya mengungkapkan tentang pengelolaan dan pemanfaatan data dapodik, yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

Mengelola dan memanfaatkan data dapodik menggunakan filosopi mestakung dari prof. Yohannes surya. Mestakung adalah semesta mendukung dimana semua elemen semesta berkontribusi terhadap perubahan dan stop ketika mencapai titik keseimbangan semesta (alam). Contoh kalau kita menumpuk pasir maka tumpukan akan tinggi tapi hanya sampai batas tertentu dan akan menyesuaikan ketinggiannya dengan cara meluncur kebawah karena adanya batasan gaya gravitasi dan lain-lain. 
Ini menunjukkan sesuatu akan bekerja secara berantai dan berimbas sampai ke aktivitas lain. Dulu mutasi guru sangat sulit karena nggak mau dipindah. Dulu kepala sekolah sulit diganti. Dulu guru nggak mau meningkatkan kompetensi. Dulu bupati nggak mau tau pokoknya pengangkatan guru jalan terus. Dulu guru kurang sejahtera. Dulu ada peraturan nggak mau dibaca. Dulu pemerintah tidak menyiapkan sarana peningkatan kompetensi guru. Dulu data pendidikan hanya rekap saja. Dulu kalau mau dapat bantuan rkb hanya yg jago buat proposal yg dapat. Dulu kita nggak tau menteri ini SD, SMP, SMA dan Kuliah dimana dan gurunya siapa. 
Alhamdulillah sekarang bisa terjawab karena ada data dan dimanfaatkan dgn benar. Cukup dengan data semua permasalahan dulu teratasi secara berantai. kendalikan inti permasalahan maka turunanya secara otomatis menyesuaikan tanpa habis energi untuk itu karena pada dasarnya manusia sebagai aktor mampu berpikir adaptif terhadap aturan semesta. 
Wassalam
Tagor Alamsyah Harahap

Tugas tambahan kepala sekolah sangat kental dengan berbagai kepentingan. Padahal Permendiknas No. 28 tahun 2010 sudah mengatur diantaranya periodisasi jabatan Kepala Sekolah. Permendiknas tersebut seakan menjadi mandul dengan adanya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah Pusat tidak bisa berbuat banyak. 

Dengan mekanisme pembayaran tunjangan profesi guru yang berdasarkan data dari dapodik, hal itu tidak bisa terjadi lagi. Kepala sekolah yang melebihi masa periodisasi akan bermasalah dengan kevalidan datanya sehingga tidak bisa diterbitkan SK Tunjangan Profesinya.

Tidak ada solusi untuk masalah ini, hanya ada dua pilihan yaitu pertama menjabat terus dengan resiko tidak mendapatkan tunjangan profesinya dan yang kedua mendapatkan tunjangan profesinya tetapi harus melepaskan jabatannya.

Dulu umumnya para guru enggan untuk meningkatkan kompetensinya, karena penyaluran tunjangan profesi dilakukan secara merata. Kompeten atau tidak, berprestasi atau frustasi, tunjangannya tetap diberikan sama secara merata. 

Dengan adanya data yang berkualitas yang berasal dari dapodik, kompetensi guru sedikit demi sedikit mulai disentil. Implikasinya guru yang tidak mau meningkatkan kompetensinya maka terancam tidak bisa menerima tunjangan profesinya.

Dulu setiap peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, jarang sekali yang mau mengetahui, membaca atau mempelajarinya karena peraturan-peraturan tersebut dianggap sebagai bahan bacaan saja. Akan tetapi sekarang karena aplikasi dapodik disusun berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, mau tidak mau memaksa orang untuk membaca dan mempelajarinya. Contoh peraturan yang banyak dibahas sekarang ini diantaranya peraturan tentang usia anak sekolah, peraturan tentang tugas tambahan guru, 8 standar nasional pendidikan, undang-undang guru dan dosen dan lain sebagainya. 

Pada era sebelum dapodik, bantuan RKB dan banyak bantuan lainnya ke sekolah dilakukan melalui mekanisme proposal. Kenyataan ini mengakibatkan pihak yang jago membuat dan mengurus proposal maka dialah yang akan sering dapat. Bahkan ironisnya sering terjadi seorang pimpinan sekolah (Kepala Sekolah) yang jago proposal, ketika dia mutasi ke sekolah lain maka bantuan yang sering didapatkan ikut pindah ke sekolahnya yang baru.

Pada era dapodik mekanisme itu sedikit demi sedikit dihapus. Bantuan RKB dan berbagai bantuan pusat lainnya tidak lagi melalui mekanisme proposal tetapi berdasarkan data realita lapangan yang terdapat pada dapodik. Misalnya jika data suatu sekolah menunjukkan jumlah siswa lebih banyak dari ruang kelas yang ada, maka secara otomatis sekolah tersebut akan diberikan bantuan RKB.

Selain itu pada kegiatan TOT dapodik di Bogor beberapa waktu yang lalu Pak Tagor juga pernah menjelaskan bahwa pada semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 dengan adanya dapodik bisa menyelamatkan hampir 10% dana sertifikasi, karena disalurkan kepada guru yang betul-betul berhak menerimanya.

26 June 2015

Pengguna PPDB Online Pustekom Kemdikbud tidak perlu input data siswa baru pada dapodik

Kabar gembira bagi operator sekolah yang daerahnya sudah menggunakan fasilitas PPDB online milik Pustekom Kemdikbud, karena kemungkinan besar akan diintegrasikan ke dapodik versi 3.04 yang rencananya akan dirilis awal Juli mendatang. Dengan diintegrasikannya PPDB online dari Pustekom Kemdikbud maka OPS tidak perlu input ulang siswa baru pada aplikasi dapodik. Dengan demikian pekerjaan OPS menjadi lebih ringan. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Bp. Yusuf Rokhmat yang ditulis dalam satus facebooknya (22/06/2015; 21:57 wita) seperti pada gambar berikut ini :

Seperti diketahui bahwa Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah salah satu layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bagi penerimaan siswa baru yang meliputi jenjang pendidikan SD, SMP, serta SMA/SMK yang hasilnya dapat dilihat secara realtime dengan memanfaatkan teknologi internet (dari mana saja dan kapan saja). 

Meskipun sistem PPDB Online merupakan salah satu layanan Kemdikbud namun Kemdikbud bukan satu-satunya penyedia sistem penerimaan siswa baru secara online. Ada banyak penyedia layanan PPDB, ada yang diselenggarakan oleh daerah maupun oleh pihak ketiga. Dalam hal ini Bp. Yusuf Rokhmat bahwa integrasi dapodik hanya kepada fasilitas PPDB online dari Pustekom Kemdikbud.

Lebih jauh dijelaskan mengenai teknis maupun pelaksanaan PPDB online diserahkan kepada daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan bagi Kab/Kota yang menggunakan fasilitas PPDB online dari Pustekom Kemdikbud.

Persyaratan dan Ketentuan PPDB online 2015 

Aplikasi Sistem PPDB Online disediakan oleh Pustekkom untuk mendukung proses Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

Sistem PPDB Online ini dapat dimanfaatkan untuk proses PPDB beberapa jenjang pendidikan, yaitu:
NO Jenjang Sumber Data
01 SD Nomor Induk Kependudukan NIK, Akta Kelahiran
02 SMP Daftar Nilai Ujian Sekolah (US) 2014/2015
03 SMA Daftar Nilai UN SMP 2014/2015
04 SMK Daftar Nilai UN SMP 2014/2015
PPDB online Pustekom Kemdikbud
PPDB online Pustekom Kemdikbud
Jika Dinas  Pendidikan Kabupaten/Kota berminat untuk mempergunakan fasilitas PPDB online yang disedikan oleh Pustekom Kemdikbud, maka prosedurnya adalah :
  1. Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan surat kepada kepala PUSTEKKOM KEMDIKBUD selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2014 pukul 24.00 WIB yang kemudian diperpanjang sampai dengan hari Rabu, 15 April 2015.
  2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang sudah tercatat sebagai calon peserta PPDB oleh Pustekkom Kemdikbud melakukan registrasi kedalam sistem PPDB  http://ppdb.kemdikbud.go.id/daftar
  3. Dinas Pendidikan mengunduh dokumen persyaratan peserta PPDB (Juknis, Perwal/Perbup)
  4. Dinas Pendidikan menetapkan juknis dan perwal yang telah disahkan
  5. Dinas Pendidikan menetapkan tim operasional PPDB yang mengacu kepada POS Sistem PPDB Online PUSTEKKOM KEMDIKBUD.
  6. Menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan (komputer, printer, internet) di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah-sekolah peserta PPDB Online.
  7. Menyediakan dan mengirimkan 1 (satu) orang Penanggung Jawab dan 1 (satu) orang Administrator TIK untuk dilatih dan dikembangkan di PUSTEKKOM KEMDIKBUD.
  8. Menyediakan dan meng-import file Daftar Nilai Ujian Sekolah (US) untuk jenjang SD dan Daftar Nilai UN jenjang SMP tahun  2014 ke Database PPDB Online di Data Center Jardiknas PUSTEKKOM KEMDIKBUD untuk data simulasi Pelatihan dan Uji Coba Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru.
  9. Bersedia mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim PPDB Online PUSTEKKOM KEMDIKBUD.
Semoga di tahun-tahun mendatang semua daerah di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan oleh pemerintah ini, karena dalam perkembangannya PPDB online pada awal pelaksanaan yaitu pada tahun 2011, baru diikuti oleh 2 kabupaten/kota, tahun 2012 diikuti 9 kabupaten/kota, tahun 2013 diikuti 14 kabupaten/kota, tahun 2014 diikuti 29 kabupaten/kota dan tahun 2015 sudah diikuti oleh 42 Kab/Kota yaitu :
  1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
  2. Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi
  3. Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung
  4. Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Jaw Tengah
  5. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
  6. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
  7. Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung
  8. Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang
  9.  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
  10. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
  11. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
  12. Dinas Pendidikan Kota Pontianak
  13. Dinas Pendidikan Kota Banjar Baru
  14. Dinas Pendidikan Kota Dumai
  15. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara
  16. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
  17. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut
  18. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
  19. Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
  20. Dinas Pendidikan Kota Manado
  21. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
  22. Dinas Pendidikan Tangerang Selatan
  23. Dinas Pendidikan Kota Sibolga
  24. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram
  25. Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
  26. Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang
  27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru
  28. Dinas Pendidikan Kota Bogor
  29. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan
  30. Dinas Pendidikan Kota Pekan Baru
  31. Dinas Pendidikan Kota Batam
  32. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran
  33. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara
  34. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
  35. Dinas Pendidikan Kota Bontang
  36. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak
  37. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Barat
  38. Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo
  39. Dinas Pendidikan Kota Tajungbalai
  40. Dinas Pendidikan Berau
  41. Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate
  42. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

23 June 2015

Menjadi aplikasi Pemersatu Republik, Dapodik tampil lebih fresh dan modern

Tidak bisa dipungkiri sejak hadirnya aplikasi dapodik sebagai aplikasi pengumpul data pokok pendidikan sejak versi awal di tahun 2012 hingga saat ini, telah mampu mempertemukan dan menyatukan para pegiat data di seluruh tanah air. Banyaknya kendala dan permasalahan yang timbul baik yang bersifat teknis maupun non teknis justru menjadi media bertemunya para pegiat data. 

Media sosial facebook sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi telah menyatukan seluruh pegiat data pendidikan di seluruh tanah air mulai dari level ujung tombak yaitu Operator Sekolah hingga level admin pusat. Para operator sekolah di penjuru tanah air mampu berkomunikasi aktif satu sama lain, begitu juga dengan para admin pusat yang telah menunjukkan respon cepat dan layanan prima di dalam memberikan solusi dari segala permasalahan yang dihadapi operator sekolah di lapangan. 

Tidaklah berlebihan apabila kemudian Bp. Yusuf Rokhmat, salah seorang admin pusat dapodik mengungkapkan apresiasinya terhadap aplikasi dapodik yang ditulis pada status facebooknya (23/06/2015) berikut ini :
Yang saya rasakan dan yakini sampai detik ini , aplikasi dapodik bukan sekedar aplikasi pengumpul data , tapi aplikasi pemersatu republik khususnya para pelaku pendidikan dari berbagai macam lapisan, relawan, sekolah, kabkota, prov dan pusat dan pemangku kepentingan lainnya . bahu membahu membangun satu data berkualitas yang pada gilirannya mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik.
Prinsip "FLOW and SHARE" adalah bagian strategi pengumpulan dan pendistribusian data agar segera dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kebijakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi nya. Tugas kita selanjutnya setahap lebih atas bagaimana menginterpretasikan data sebagai resources proses pengukuran2 keberhasilan, evaluasi dan indikator untuk menunjang kinerja dan capaian tujuan organisasi.
Respon cepat dan layanan prima dari para admin dan pengguna data dapodik sangat dituntut untuk mengatasi troubleshoooting guna memastikan "Bussines Process System" berjalan dengan lancar, operator sekolah bekerja dengan tenang. semoga ini salah satu bagian pemersatu bangsa.

Terimakasih para penggiat data yang telah bergabung dengan "KOMUNITAS BESAR" ini . ini bukan sekedar data, tapi alat pemersatu bangsa.

Yakin apa yang sudah dan sedang kita kerjakan bahwa satu data bukan segalanya, tapi boleh jadi awal dari segalanya.

Dari Gedung E lantai 5 pesan ini dipancarluaskan untuk para penggiat data pendidikan setanah air.
Tagor Alamsyah Harahap Nazarudin Kompetan Edy Vanhoten Ibnu Aditya Karana Asha Roed Andhin

Salam satu data berkulitas
DAPODIK



Di lain pihak, Edy Van Houten salah seorang tim pengembang aplikasi dapodik, memberikan bocoran tentang interface atau tampilan baru aplikasi dapodikdas versi 3.04 yang Insya Allah akan dirilis awal Juli 2015. Tampilan yang jauh berbeda dengan versi sebelumnya ini lebih fresh, stylish dan moderen.

Diharapkan dengan tampilan baru tersebut para OPS bisa bekerja dengan lebih semangat dan tentunya juga lebih meningkatkan layanan prima sperti yang diharapkan Bp. Yusuf Rokhmat di atas. Lebih penting lagi semoga dengan tampilan baru yang lebih segar bisa menjadi angin segar bagi kesejahteraan OPS sebagai ujung tombak pengumpul data… hmmm.

Untuk melihat bagaimana bentuk interface (tampilan antar muka) dapodikdas versi 3.04 silahkan klik gambar berikut ini.

Wajah Baru Aplikasi Dapodikdas Versi 3.04
Klik gambar untuk melihat selengkapnya

29 May 2015

Kembalinya siswa yang hilang

Jika kita sudah melakukan prosedur yang benar di dalam menyelasaikan permasalahan hilangnya siswa di progress pengiriman, maka kita akan mendapatkan email balasan dari admin Info Pendataan. Itu artinya konfirmasi klaim siswa dari kita sudah diproses, dan data siswa yang sudah dihapus telah dikembalikan.

Contoh email balasan dari admin pusat Dapodikdas

Info Pendataan
To : smp negeri tiga pringgabaya
Terimakasih atas konfirmasinya, sudah kami proses siswa tersebut. Silakan lakukan sinkronisasi ulang untuk melihat perubahan data di aplikasi dapodikdas. Pastikan semua peserta didik sudah termapping ke dalam tabel anggota rombel.
Salam satu data.
--

Sukseskan Pendataan Dapodik Satu Data
Terima Kasih
Salam Pendataan
Sukseskan Pendataan Ditahun 2015
Selanjutnya silahkan dicek datanya pada progress pengiriman. Jangan bingung jika pada bagian peserta didik belum muncul. Hal itu terjadi karena data yang muncul atau terbaca di sana adalah data siswa yang sudah masuk ke dalam rombel. Sedangkan data siswa yang sudah kembali setelah dihapus pada proses cleansing data, belum masuk ke dalam rombel.


Silahkan download profil sekolah dengan menekan tombol download berwarna merah di bagian paling bawah kemudian cek jumlah peserta didiknya. Jika jumlahnya sudah tepat sesuai dengan keadaan sebelum admin pusat melakukan cleansing data, maka itu artinya siswa yang hilang sudah kembali.

Lakukan syncronisasi untuk mengambil data perubahan yang ada di server agar masuk ke aplikasi lokal kita. Bisa juga dengan melakukan generate prefill jika kita ingin menginstall ulang aplikasi dengan data prefill yang baru.

Masukkan kembali siswa yang pernah hilang tersebut ke dalam rombelnya, sehingga termapping ke dalam tabel anggota rombel.

Terakhir lakukan syncronisasi kembali agar perubahan data yang kita lakukan di aplikasi lokal berupa mapping anggota rombel terkirim ke pusat. Pastikan syncronisasi berhasil sempurna (data lokal sama dengan data server). 

21 May 2015

Solusi untuk siswa yang dihapus dari dapodik

Selasa, 19 Mei 2015 melalui FP Info Pendataan DItjen Dikdas mengeluarkan pengumuman yang berbunyi:
“Sistem mendeteksi siswa yang berganda terdaftar lebih dari 1 x di sekolah yang sama atau pun berbeda, hal ini banyak disebabkan kebanyakan siswa mutasi tapi tidak dikeluarkan dari sekolah asalnya.
bagi yang mendapatkan sms di bawah ini , artinya ada siswa yang di hapus di sistem karena hal diatas, kaitannya dengan dana bos silakan koordinasi dengan sekolah asalnya karena tidak mungkin siswa sama terdaftar lebih dari 1 sekolah. “
sms info dari dapodikdas
sms info dari dapodikdas

Dari data yang diumumkan terdetektsi 111.067 data siswa berganda atau terdaftar di sekolah lain dan datanya akan dihapus salah satu. Data yang yang dihapus adalah data sekolah tujuan. 

Kasus seperti ini tentu saja sangat penting untuk diatasi terutama kaitannya dengan jumlah dana BOS yang akan diterima oleh sekolah. Bp. Yusuf Rokhmat menegaskan bahwa “Tidak Mungkin 1 Siswa Dibayarkan Dua Kali”

Oleh karena Jika sekolah anda mengalami hal tersebut di atas, Bp. Yusuf  Rokhmat memberikan petunjuk  untuk melakukan claim dengan langkah sbb:
  1. Cek di web dapo.dikdas siswanya hilang, atau cek pada file data siswa ganda yang sudah diumumkan dan dapat di download di sini
  2. Koordinasikan dengan Sekolah satunya Siapa "pemilik resmi" siswa tersebut kaitannya dengan Dana Bos yang sudah di tutup tanggal 15 Mei setelah cleansing, karena Tidak mungkin 1 siswa di bayar 2 kali. Minta siswanya di mutasikan dari skolah asal (jika benar mutasi).
  3. Kirimkan email ke salah satu helpdesk berikut ini :
    • sekretariat.dikdas@gmail.com
    • infopendataan.dikdas@gmail.com
    • koderegistrasi@gmail.com
    • pendataandikdas@gmail.com
    • dapodikdas2014@gmail.com,
    • synchelperdapodikdas2013@gmail.com (khusus kasus sinkronisasi)
Penjelasan Bp Yusuf Rokhmat tentang claim siswa
Penjelasan Bp Yusuf Rokhmat tentang claim siswa

Email yang dikirimkan paling tidak memuat :
  1. Nama Sekolah ,
  2. NPSN sekolah, yang pertama dan kedua
  3. Alasan,
  4. "pemilik siswa" yang benarpya siapa. untuk di kembalikan ke sekolah tersebut.
  5. Lebih afdol dan legal jika dibuatkan Surat resmi dari sekolah beserta tanda tangan Kepsek Sekolah pertama dan kedua + cap. Kemudian scan dan lampirkan surat tersebut di email.
contoh format email claim siswa
contoh format email claim yang dikirimkan
Contoh surat permohonan claim siswa
Contoh surat permohonan claim siswa

Setelah ditindaklanjuti dari pusat (via balasan email) sekolah melakukan sync, Maka siswa yang dimaksud akan muncul dengan sendirinya.
Contoh email balasannya, bisa dilihat berikut ini
Contoh email balasan dari admin pusat dapodikdas
Contoh email balasan dari admin pusat dapodikdas


Oleh karena itu diharapkan Kedepan, jika ada siswa mutasi, di sekolah asal jangan lupa di update registrasi siswa keluar alasan mutasi.

16 May 2015

Prosedur Pembukaan Kunci pada Info PTK

Ilustrasi human error
ilustrasi human error
Adanya human eror pada saat mengerjakan suatu pekerjaan termasuk dalam pengerjaan aplikasi dapodik menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Untuk itu dibutuhkan ketelitian agar human eror tersebut bisa diminimalisir, sebab bisa jadi berakibat sangat fatal.

Salah satu akibat fatal yang ditimbulkan oleh human eror akibat kurang telitinya OPS dalam menginput data dapodik adalah kesalahan menginput data JJM yang mengakibatkan JJM seorang guru masuk ke JJM guru yang lain, sehingga JJM guru tersebut menjadi kurang atau bahkan tidak ada sedangkan JJM guru yang lain menjadi lebih banyak.

Contoh kasus :

Pada SK Pembagian Tugas bapak guru Muhammad Doni Arisandi, S.Pd. mengajar IPS di kelas VII-A sampai VII-F (6 rombel) sehingga total jamnya 24 karena per rombel jumlah jam IPS 4 jam, sedangkan Ibu guru Sarifa Zainab, SPd. mengajar IPS di kelas VII-G, VIII-A sampai VIII-E (6 rombel) dan total jamnya juga 24. Akibat kesalahan entry data pada kelas VII-G, seharusnya yang mengajar  di kelas tersebut adalah ibu guru Sarifa Zainab, S.Pd. tetapi oleh operator mengentry bapak guru Muhammad Doni Arisandi, S.Pd.

JJM Doni Arisandi, S.Pd. menjadi 28 (lebih) sedangkan Sarifa Zainab,  S.Pd. menjadi 20 (kurang). Meskipun sudah diberikan waktu cukup panjang untuk perbaikan, akan tetapi karena kelalaian kesalahan tersebut baru diketahui dan disadari setelah terbit SKTP. Bapak guru Muhammad Doni Arisandi, S.Pd. terbit SKnya karena JJMnya sudah memenuhi 24 jam bahkan lebih kemudian datanya dikunci. Sementara itu ibu guru Sarifa Zainab, S.Pd. tidak bisa diterbitkan SKTPnya karena JJM kurang dari 24, akibat data yang masuk di rombel VII-G adalah bapak guru Muhammad Doni Arisandi, S.Pd. dan terkunci.

Jalan satu-satunya, data guru Muhammad Doni Arisandi, S.Pd. harus dibuka kunciannya agar data di VII-G bisa diperbaiki dan dimasukkan bu guru Sarifa Zainab, S.Pd. yang mengajar IPS.

Pada awalnya di semester ini (semester 2 tahun pelajaran 2014/2015) pihak P2TK Dikdas sudah menegaskan tidak akan melakukan pembukaan kunci. Akan tetapi kemungkinan masih banyak kasus serupa terulang lagi yang bisa merugikan guru sertifikasi dan OPS yang pasti akan menjadi sasaran kesalahan, maka pada akhirnya P2TK Dikdas masih memberikan toleransi pembukaan kunci.

Baca juga :Setelah 7 hari data valid, terbitlah SKTP.. siswa juga dikunci

Bapak Nazarudin, menjelaskan dalam statusnya di media sosial facebook bahwa, "untuk data PTK sertifikasi yang datanya terkunci karena disebabkan kesalahan dan kelalaian Operator sekolah dalam melakukan pengentrian data JJM di aplikasi Dapodik," maka solusinya :
  1. Harus buat pernyataan salah entri..dan jelaskan siapa yang terkunci di rombel mana..dan siapa yang mengunci.. Kalau yang mengunci jamnya lebih dari 24.. Maka kunci mungkin saja bisa dibuka..tapi kalau tidak mencukupi 24 maka tidak akan dibuka
  2. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh operator sekolah dan kepala sekolah serta dibubuhi materai 6000
  3. Sertakan pula jadwal pelajaran harian
  4. Serahkan ke Dinas Pendidikan setempat untuk mendapat pengantar
  5. Berkas tersebut bisa diantar langsung atau dikirim via pos ke P2TK Dikdas.Gedung C Kemendikbud Lantai 19 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270.. Pada pojok kanan atas amplop ditulis “BUKA KUNCI
  6. Tidak diterima jika berkas dikirim dalam bentuk soft copy (hasil scan) lewat email (online).
  7. Ada baiknya sebelum berkas dikirim, lakukan koordinasi terlebih dahulu dengan OP Simtun Kab/Kota, siapa tahu bisa dikirim kolektif (jika banyak yang mengalami kasus serupa) atau bisa dibawa langsung oleh OP Simtun pada rakor tunjangan yang rutin dilakukan.
contoh surat pernyataan kesalahan entri
contoh surat pernyataan kesalahan entri
 Download Contoh Surat Pernyataan Salah Entri

02 April 2015

Validasi dan Verifikasi Data pada Web Dapodik

Validasi data pada web dapodik
Validasi data pada web dapodik
Validasi yang ditampilkan dalam web Dapodik adalah system untuk mendeteksi data dalam server dapodik yang diduga invalid dari sisi kelengkapan atribut isian, kewajaran data dan kemutakhiran data.Terdapat 29 validasi yang ditampilkan, yaitu Nama PD Kosong atau Tanpa Huruf Vokal , Sinkron Terakhir = 20132 ,. Bukan Pelaksana K13 - Pilihan Kurikulum salah, Rombel tanpa wali kelas Status Honor mengisi Pangkat golonganUsia PTK Tidak Wajar, Sinkron Terakhir < 20132, Kepsek Ganda, Nama PTK dengan tanda baca atau simbol, Nama sekolah sama di satu kecamatan, Kepala Lab Kelebihan, Indikasi sekolah Tutup atau merger, Belum sinkron 20142, Belum pernah sinkron, Kepala perpus kelebihan, Wakasek kelebihan, Bentuk pendidikan salah, PNS NIP Kosong, Nama PTK Kosong atau tanpa huruf Vokal, Nomor Rekening BOS Kosong, Tingkat rombel salah, Slb tdk melayani kebutuhan khusus, Bukan sekolah Dikdas-Kemdikbud, Nama PD dng tanda baca atau simbol, NPSN ganda , Rombel ganda (tingkat dan nama sama), Status sekolah salah, dan Kepsek belum dipilih

1. Nama PD Kosong atau Tanpa huruf Vokal

Validasi ini berguna mencari data peserta didik dengan nama kosong tetapi memiliki data lain selain nama atau peserta didik tanpa huruf vocal (a,i,u,e,o).

Solusi:
Perbaiki data pada aplikasi dapodik Operator Sekolah lakukan sync dan pastikan nama Peserta didik sudah sesuai dengan dokumen yang legal
Jika terjadi kasus misalnya nama PD tanpa huruf vokal atau hanya satu huruf saja, akan tetapi didukung oleh dokumen yang legal, maka peringatan validasi ini bisa diabaikan.

Baca juga Unik : Nama siswa ini cuma satu huruf saja.. Siapa dia ?

2. Sinkron Terakhir = 20132

Validasi sekolah yang belum melakukan pengiriman lebih dari semester 2 tahun ajaran 2013/2014 (20132), sekolah yang melakukan pengiriman terakhir di 20132 akan segera di hubungi oleh Operator Pusat dengan mengkonfirmasi ke aktifan sekolah tersebut di Kabupaten/Kota.

Jika sekolah anda mendapat validasi ini maka untuk memperbaikinya Pastikan telah memilih Periode Tahun ajaran yang sesuai dengan yang berjalan saat ini. Kemudian lakukan pengiriman (sync) agar data sekolah terupdate.

3. Bukan Pelaksana Kurikulum 2013 – Pilihan Kurikulum salah

Bukan Pelaksana Kurikulum 2013
Sekolah yang harus menggunakan kurikulum KTSP akan muncul notifikasi seperti gambar diatas pada aplikasi dapodikdas. Bagi sekolah yang tidak masuk kedalam daftar sekolah yang melanjutkan Kurikulum 2013 dapat kembali melaksanakan Kurikulum –KTSP. Jika masih ada sekolah yang tidak masuk daftar tetapi melakukan pengiriman akan masuk kedalam validasi.

Sekolah yang tidak dapat melanjutkan kurikulum 2013 telah mendapat pemberitahuan saat melakukan Patch aplikasi dapodik versi 3.0.3 setelah melakukan sinkronisasi.

4. Rombel tanpa wali kelas

Pastikan pengisian rombel telah di inputkan dengan benar pastikan Wali kelas di Rombel tersebut telah di pilih.Jangan seperti gambar di bawah. Jika ada sekolah yang terkena validasi ini silahkan lakukan perbaikan data pada aplikasi pastikan pemilihan Wali kelas dengan baik dan benar

5. Status Honor mengisi pangkat golongan

Data PTK dengan status Honorer atau Guru Honor tidak dapat mengisikan Pangkat Golongan yang seharus nya diisikan Guru PNS atau Pun Non- PNS. Jika terdapat guru honor dengan Pangkat golongan maka data sekolah tersebut akan terkena validasi dari pusat.

Guru dengan status Honorer sekolah tidak dapat mengisi pangkat golongan.Jika ada silahkan perbaiki pada aplikasi dapodik

6. Usia PTK Tidak Wajar

Pengisian Tanggal lahir pada data Dapodik sangat berpengaruh walau tidak signifikan tetapi untuk PTK yang berstatus PNS sangat berpengaruh kepada Pesiun PTK tersebut.Kesalahan tanggal lahir akan berpengaruh pada pengecekan Info PTK atau Laporan Tunjangan.

Solusi:
Perbaiki data pada aplikasi dapodik di tabel PTK pastikan pengisian tanggal lahir sudah sesuai dengan Kartu identitas PTK

7. Sinkron terakhir < 20132

Keaktifan sekolah dapat dilihat dari tahun ajaran pengiriman yang dilakukan oleh sekolah.Sekolah yang masih belum mengirim kurang dari semester 2 ditahun ajaran 2013/2014 akan masuk kedalam validasi.

Catatan :
Laporkan keaktifan sekolah kepada Dinas kab/kota agar data progres pengiriman tidak terhambat

8. Kepsek Ganda

Kepala sekolah ganda dapat terjadi pada pengisian aplikasi dapodikdas.Keselahan ini biasa terjadi karena:
  • Mutasi PTK
  • Double pengisian Tugas tambahan
Catatan :
Jika Kepsek sudah tidak aktif silahkan isikan TST (TST = Tanggal Selesai Tugas). TST hanya diisikan ketika PTK sudah tidak aktif

9. Nama PTK tanda Baca atau Simbol

Penginputan nama ptk sesuaikan dengan Tanda pengenal yang dimiliki PTK (KTP/Akta Lahir/Ijazah).Jika ada kesalahan segera perbaiki pada aplikasi dapodikdas di table PTK. Jika ada nama PTK yang menggunakan simbol contoh (?) maka akan masuk kedalam validasi.

Catatan :
Laporkan keaktifan sekolah kepada Dinas kab/kota agar data progres pengiriman tidak terhambat.

10. Nama Sekolah Sama dalam 1 Kecamatan

Persamaan nama sekolah dalam satu kecamatan dapat terjadi dikarenakan:
  • 1 sekolah memiliki 2 kode registrasi
  • Sekolah memakai kode registrasi sekolah lain.

11. Kepala Lab Kelebihan

1 sekolah hanya boleh menginputkan tugas tambahan kepala Lab hanya 1 kepala lab dalam 1 sekolah.

Catatan :
Baca kembali validasi tugas tambahan yang di akui untuk masing – masing jenjang dan validasi yang di akui untuk penerimaan tunjangan.

12. Indikasi sekolah tutup atau merger

Keaktifan sekolah dapat membuat progress pengiriman pada web dapo.dikdas menjadi tidak 100 %.Sekolah yang tutup atau melakukan merger agar melaporkan sekolah nya beserta membawa Surat Keterangan resmi dari Dinas Kab/Kota atau Dinas Kab/Kota yang melaporkan kepada Operator Pusat.

Catatan :
Laporkan keaktifan sekolah kepada Dinas kab/kota agar data progres pengiriman tidak terhambat.

13. Belum Sinkron 20142

Lakukan sinkronisasi data dapodikdas sesuai dengan tahun ajaran yang berlaku jika sekolah tidak aktif laporkan kepada Dinas Kab/Kota.Pada website dapodikdas terdapat waktu tunggu periode keaktifan pengiriman.

14. Belum Pernah Sinkronisasi

Validasi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
  • Sekolah baru yang belum pernah melakukan sinkronisasi sama sekali
  • Sekolah yang sudah tutup, merger/lebur, dan sekolah terbuka yang sudah nonaktif namun masih terdaftar di server Dapodikdas

15. Kepala Perpustakaan Kelebihan

Kepala Perpus kelebihan disebabkan oleh pengisian tugas tambahan kepala perpus melebihi ketentuan. Jika ini terjadi, cek kembali pengisian tugas tambahan di aplikasi Dapodikdas.
Ketentuannya adalah:
  • SD tidak memiliki Kepala Perpustakaan
  • SMP hanya memiliki 1 Kepala Perpustakaan

16. Wakasek Kelebihan

Wakasek kelebihan disebabkan oleh pengisian tugas tambahan wakasek melebihi ketentuan. Jika ini terjadi, cek kembali pengisian tugas tambahan di aplikasi Dapodikdas
Ketentuannya adalah:
  • SD tidak memiliki Wakil Kepala Sekolah
  • SMP yang memiliki 1-9 rombel = 1 wakasek
  • SMP yang memiliki 10-18 rombel = 2 wakasek
  • SMP yang memiliki > 18 rombel = 3 wakasek

17. Bentuk Pendidikan Salah

Bentuk pendidikan sekolah yang salah bisa disebabkan oleh pengajuan pembuatan kode registrasi ke dinas kab/kota yang salah, sekolah satu atap, dan kesalahan nama sekolah dan bentuk pendidikan.
Catatan : Identitas Sekolah tidak bisa diubah oleh level sekolah (terkunci). Jika bentuk pendidikan sekolah salah, silakan ajukan perbaikan data di dinas kab/kota setempat yang menangani Dapodikdas, untuk langsung diperbaiki di aplikasi vervalsp.

18. PNS NIP Kosong

Status Kepegawaian PNS yang NIP-nya kosong, akan otomatis masuk ke dalam validasi Dapodikdas. Jika ini terjadi, pastikan untuk semua PTK yang berstatus kepegawaian PNS kolom NIP-nya terisi

19. Nama PTK Kosong atau Tanpa Huruf Vokal

Nama PTK yang kosong atau tanpa huruf vokal akan otomatis masuk kedalam validasi. Jika ini terjadi, segera perbaiki isian nama PTK tersebut di aplikasi Dapodikdas lalu lakukan sinkronisasi kembaliCatatan: Selalu cek progress pengiriman untuk melihat apakah sekolah Anda masih masuk ke dalam daftar validasi atau tidak

20. Nomor Rekening BOS Kosong

qNomor rekening BOS wajib diisi jika sekolah tersebut menerima BOS. Jika tidak diisi, maka sekolah tersebut akan masuk ke dalam validasi ini.
Catatan : Isi nomor rekening BOS, nama bank, cabang KCP/unit, dan rekening BOS. Isian ini ada di bagian data pelengkap tab Sekolah

21. Tingkat Rombel Salah

qTingkat rombel salah kemungkinan karena ada kesalahan pengisian tingkat pendidikan di tab rombongan belajar. Contoh: tidak mengisi tingkat pendidikan, jenjang SMP mengisi tingkat 1-6 atau jenjang SD mengisi tingkat 7-9.

Catatan : Perbaiki tingkat pendidikan yang ada di tab rombongan belajar. Pastikan antara tingkat pendidikan dan jenjang sesuai. Jika jenjang SMP, isi dengan tingkat 7-9 sedangkan jika jenjang SD isi dengan tinkat 1-6. Perbaiki datanya, lalu lakukan sinkronisasi kembali

22. SLB Tidak Melayani Kebutuhan Khusus

Validasi SLB tidak melayani kebutuhan khusus disebabkan oleh isian “kebutuhan khusus dilayani” yang ada di aplikasi Dapodikdas masih kosong (tidak diisi).

Catatan : Khusus SLB atau sekolah yang menyelenggarakan program inklusi wajib mengisi isian “kebutuhan khusus dilayani” yang ada di Dapodikdas. Isian ini bisa dipilih lebih dari satu berdasarkan kebutuhan khusus apa saja yang dilayani di sekolah tersebut

23. Bukan Sekolah Dikdas-Kemdikbud

bukan sekolah Dikdas-Kemdikbud
Abaikan. karena tidak ada datanya pada Dikdas-Kemdikbud

24. Nama PD dengan Tanda Baca atau Simbol

Nama PD dengan Tanda Baca atau Simbol kemungkinan terjadi karena ketidaksengajaan penulisan nama pada aplikasi Dapodikdas. Tanda baca atau simbol yang masuk validasi diluar koma (,), tanda petik atau apostrophe (‘), kutip dua (“), dan titik (.)

Catatan : Cek data peserta didik di aplikasi Dapodikdas, pastikan tidak ada tanda baca atau simbol yang tertera pada nama peserta didik. Perbaiki data, lalu lakukan sinkronisasi kembali.

25. NPSN Ganda

NPSN Ganda kemungkinan terjadi karena ada kesalahan pengajuan NPSN pada saat pembuatan kode registrasi pertama kali. Jika ada NPSN yang sama di kab/kota yang sama namun berbeda kecamatan, laporkan segera ke dinas kab/kota untuk mengetahui kebenaran NPSN.
Catatan : Jika hal ini terjadi, cek dahulu kebenaran NPSN di alamat referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php Setelah mengetahui NPSN yang benar yang mana, laporkan hal ini ke dinas kab/kota setempat yang menangani Dapodikdas

26. Rombel Ganda (Tingkat & Nama Sama)

Validasi Rombel Ganda (Tingkat dan Nama Sama) terjadi karena penamaan rombongan belajar di aplikasi Dapodikdas sama persis. Dengan nama rombel dan tingkat yang sama, sistem validasi di server akan mendeteksi bahwa sekolah tersebut memiliki rombel ganda.
Catatan : Perbaiki data di aplikasi Dapodikdas, pastikan nama rombel tidak ada yang sama. Jika rombelnya paralel, bedakan dengan menggunakan angka atau huruf. Contoh: (8A, 8B,dst atau 8-1,8-2,8-3, dst.) Setelah diperbaiki, lakukan sinkronisasi ulang

27. Status Sekolah Salah

Status sekolah yang salah bisa disebabkan oleh pengajuan pembuatan kode registrasi ke dinas kab/kota yang salah, sekolah satu atap, dan perubahan nomenklatur (dari swasta ke negeri) karena ada penetapan dari daerah.

Catatan : Identitas Sekolah tidak bisa diubah oleh level sekolah (terkunci). Jika status sekolah salah, silakan ajukan perbaikan data di dinas kab/kota setempat yang menangani Dapodikdas, untuk langsung diperbaiki di aplikasi vervalsp.

28. Kepsek Belum Dipilih

Kepala Sekolah yang belum dipilih di aplikasi Dapodikdas akan masuk ke dalam menu validasi. Validasi ini akan otomatis berwarna merah di menu Identitas sekolah

Catatan : Isi tugas tambahan kepala sekolah di kolom tugas tambahan pada data rinci PTK. Jika PTK tsb masih aktif dan mempunyai tugas tambahan, kolom TST (Tanggal Selesai Tugas) dikosongkan (tidak diisi).

28 March 2015

Mengenal Parameter/Formula pada Sistem VervalPP (Proses Pembelajaran) - PDSP

vervalPP PDSP kembali merilis sebuah system baru (27/03/2015) yang merupakan satu metode terkait dengan verifikasi dan validasi proses pembelajaran, sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi satuan pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPM (Standard Pelayanan Minimal) dan SNP (Standard Nasional Pendidikan). Sistem ini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan DAPODIK.

Sistem yang dinamakan "Verifikasi dan Validasi Data Proses Pembelajaran" dapat diakses melalui laman http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/vervalpp/ dimaksudkan untuk memastikan konsistensi proses belajar mengajar (PBM) dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sumber data Dapodik.

Langkah Awal adalah Debugging Data (Memastikan data mengalir dengan baik dari OPS-Dapodik-ODS dan DW). Oleh karena itu pada tahap ini Operator Sekolah dimohon untuk melakukan verifikasi data yang ada, jika ada ketidaksesuaian data dipersilahkan melakukan koordinasi melalui Forum Jaringan Pengelola Data Pendidikan. Username dan Password untuk login menggunakan akun yang sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan

Langkah berikutnya adalah memperbanyak Parameter/Formula terkait dengan Evaluasi Proses Pembelajaran pada Satuan Pendidikan sebab hingga saat tulisan ini kami publikasikan parameter/formula masih terbatas, yaitu :

  1. Rasio Peserta Didik SD/MI per Rombongan Belajar
  2. Rasio Rombongan Belajar per sekolah SD/MI
  3. Akreditasi Sekolah SD/MI
  4. Rasio Guru SD/MI Berkualifikasi S1 atau D-IV
  5. Rasio Guru SD/MI Bersertifikasi
  6. Rasio Peserta Didik SMP/MTs per Rombongan Belajar
  7. Rasio Rombongan Belajar per sekolah SMP/MTs dan
  8. Akreditasi Sekolah SMP/MTs

Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar

Perbandingan antara jumlah peserta didik SD/MI pada masing-masing rombongan belajar.berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

  1. Untuk jenjang SD/MI. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang,
  2. Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang,

Rasio Rombongan Belajar per sekolah

Rombel atau rombongan belajar adalah tempat pertemuan antara siswa dan guru dalam suasana belajar di sekolah. Rasio rombongan belajar per sekolah adalah jumlah rombongan belajar, sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana.

Berdasarkan Standar Sarana, Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, sedangkan untuk Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.

Rasio Guru berkualifikasi S1 atau D-IV

Rasio guru berkualifikasi S1 atau D-IV merupakan perbandingan guru berkualifikasi S1 atau DIV, pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, dimana disebutkan bahwa setiap SD/MI minimal tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV, di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%.

Rasio Guru Bersertifikasi

Rasio guru bersertifikasi merupakan perbandingan guru bersertifikasi guru profesional pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2.  Untuk jenjang SD minimal terdapat 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan untuk jenjang SMP/MTs. minimal separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang (BAN-SM) setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.

10 March 2015

Pengaturan Jam TIK dan Keterampilan pada Aplikasi Dapodikdas

Apakah di sekolah anda yang menerapkan kurikulum 2006 terdapat mapel TIK dan Keterampilan ? Kedua mata pelajaran ini memiliki kekhususan sendiri sehingga kalau salah cara pengaturannya pada tab rombel pada aplikasi dapodikdas, akan mengakibatkan rombel tersebut menjadi tidak normal.

Salah satu contoh kasus yang terjadi ketika mata pelajaran TIK dan Keterampilan dimasukkan pada mapel wajib (tabel 1), pada lembar Info PTK terdapat validasi Rombel tidak normal dengan keterangan JJM utama Matapelajaran Keterampilan melebihi kurikulum, seperti gambar berikut ini.

JJM Keterampilan melebihi struktur kurikulum

Mengapa hal itu bisa terjadi ?


Perlu diketahui bahwa Mata pelajaran Keterampilan dan TIK dalam struktur Kurikulum SMP (K-2006) adalah satu mata pelajaran sehingga jika keduanya diselenggarakan maka salah satu masuk ke dalam Jam  Wajib Tambahan.

Pada pengaturan pembelajaran aplikasi dapodikdas dikenal 3 tabel yaitu tabel 1 untuk jam wajib , tabel 2 untuk Jam Wajib tambahan dan tabel 3 untuk jam tambahan. Jam Wajib adalah Jam yang sesuai dengan Struktur Kurikulum KTSP SMP (32 Jam). Jam Wajib Tambahan (4 jam) adalah jam pelajaran tambahan untuk mapel yang ada dalam struktur kurikulum. Jam Tidak Wajib adalah JJM tambahan untuk mapel apa saja baik dalam struktur kurikulum atau tidak di luar 36 jam.
Oleh karena itu jika di sekolah menerapkan mapel TIK dan Keterampilan, maka ada beberapa alternatif pengaturan yang bisa kita gunakan agar data di Info PTK menjadi valid, yaitu :
  1. Jika kedua guru mapel tersebut sudah sertifikasi, maka pengaturannya adalah salah satu dimasukkan ke dalam wajib (tabel 1) dan satunya lagi dimasukkan ke dalam jam wajib tambahan (tabel 2) dengan memanfaatkan bonus (free) 4 jam yang ada.
  2. Jika salah satu yang sudah sertifikasi, maka mapel yang gurunya sudah sertifikasi dimasukkan ke dalam jam wajib dan mapel yang gurunya belum sertifikasi dimasukkan ke dalam jam tidak wajib (JJM Tambahan) karena mapel tambahan tidak akan diperhitungkan untuk tunjangan apapun dan tidak akan mempengaruhi kenormalan rombel. Dengan pengaturan ini juga maka bonus 4 jam free bisa dimanfaatkan oleh mapel lain yang membutuhkan.
  3. Jika dua mapel tersebut gurunya belum sertifikasi maka salah satu dimasukkan ke jam wajib (tabel 1) dan satunya lagi dimasukkan pada jam tambahan (tabel 3).
Contoh berikut pengaturan jika guru keterampilan sudah sertifikasi, sementara guru TIK belum sertifikasi
Guru-Keterampilan-sertifikasi-TIK-belum
Guru-Keterampilan-sertifikasi-TIK-belum

semoga bermanfaat, dan jika ada hal yang belum jelas bisa ditulis pada komentar di bawah..

06 March 2015

Ada sinyal Padamu Negeri berintegrasi dengan Dapodik


Ilustrasi Dapodik dan Padamu Negeri

Adanya dua aplikasi penjaringan data pendidikan di  Indonesia yaitu Dapodik dan Padamu Negeri tidak urung menjadi polemik berkepanjangan. Bahkan akhir-akhir ini sempat menghangat terkait dengan agenda kegiatan yang dilakukan oleh aplikasi Padamu Negeri.

Akan tetapi polemik yang berkepanjangan tersebut sepertinya akan segera mencapai titik temunya.. Hal ini tersirat pada status  akun facebook Asha Roed Andhin yang dimiliki oleh salah seorang admin tunjangan P2TK Dikdas pada hari Jum’at (02/02/2015).

Pada status tersebut Bp. Andhin menulis :”Ya sudah tidak usah ribut ribut.. Orang tinggal nunggu penghulunya doang, walau 'pernikahan' ini terkesan terpaksa, tapi ga ada salahnya manut 'simbah', mudah mudahan bapak tiri kita nanti bukan mahluk halus, tapi beneran orang yg punya hidung, sehingga bisa diajak komunikasi. Semoga pernikahan itu bisa membawa berkah, dikaruniai anak sholeh atau sholehah. Kita siapin nama yuk, kayanya bagus tuh idenya kasih nama ahmad padamudik atau ada ide lain, hehehe. Kalau kami sih... Dari dulu emang anak tiri, cuma bisa berharap dapat orang tua yg akur, bisa mengayomi anak asuhnya se Indonesia. Tapi kalau nggak seperti yg diharapkan, harus mampu hidup mandiri, atau cari orang tua asuh yg baru... Hidup terus berjalan.....”
Status Asha Roed Andhin

Status tersebut ditanggapi beragam oleh para operator. Umumnya menyambut positif karena berharap pekerjaan operator menjadi lebih ringan dan efisien,karena tidak perlu mengentry data yang sama secara berulang-ulang untuk dua aplikasi yang berbeda.

Apakah ‘perkawinan’ kedua aplikasi tersebut hanya antara Dapodikdas saja dengan Padamu Negeri, ataukah Dapodikmen, beserta semua aplikasi yang terintegrasi dengan Dapodik seperti vervalpd, vervalSP dan lain-lain ? Demikian juga mengenai apakah ada nama baru untuk penggabungan kedua aplikasi tersebut. ? Mengenai hal ini rupanya kita harus menunggu kejelasannya setelah keduanya diresmikan.

“Liat saja setelah akad jadinya gimana hehehe…” komentar Bp. Andhin dengan nada berseloroh.

Solusi untuk sekolah yang ditetapkan menggunakan Kurikulum 2013 tetapi di dapodik menggunakan KTSP

Tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Pendidikan Menengah No 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba adalah diintegrasikannya kurikulum yang berhak dipakai di  sekolah pada aplikasi dapodik. Sehingga pada patch 3.03 aplikasi dapodikdas Kurikulum 2013 pada tabel pembelajaran hanya dapat dipilih oleh sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama 3 semester sedangkan bagi sekolah yang baru menerapkan Kurikulum 2013 selama 1 semester secara otomatis pada tabel pembelajaran hanya ada satu pilihan yaitu Kurikulum 2006.

Apabila terjadi Kasus dimana Sekolah yang ditetapkan boleh menerapkan K13, namun melaksanakan KTSP pada jenjang SMP maka akan terjadi jam wajib tambahan tidak diakui, seperti gambar berikut ini.

ditetapkan-K13-di-dapodik-KTSP

Solusi untuk masalah ini disarankan untuk melapor ke Kementrian untuk menarik diri menggunakan kurikulum 2013 melalui pengelola dapodik.

Ada juga kasus di lapangan ternyata pelaksanaan kurikulum 2013 tidak sepenuhnya dilakukan, misalnya untuk jenjang SMP kelas 7 dan 8 melaksanakan kurikulum 2013 sedangkan kelas 9 melaksanakan kurikulum 2006 (KTSP). Kondisi ini juga mengakibatkan permasalahan seperti gambar di atas untuk kelas 9.

Akhirnya dari hasil diskusi dari pihak P2TK dan dapodik diberikan solusi bahwa bagi sekolah sekolah yang ditetapkan melaksanakan K13 namun masih menyelenggarakan KTSP di kelas kelas tertentu akan divalidkan tanpa harus melaporkan secara resmi kepada kementerian. Namun untuk sekolah sekolah yang mengundurkan diri secara penuh dari daftar penyelenggara K13 harus melapor ke kementerian melalui Pusat Kurikulum.  Mengundurkan diri secara penuh artinya seluruh rombelnya menerapkan Kurikulum 2006, tidak ada yang mempergunakan kurikulum 2013.

Adapun mekanisme pelaporan itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, secara kolektif untuk mengirim surat pernyataan menarik diri menggunakan kurikulum 2013.

01 March 2015

Apa yang dimaksud “Versi Beta” pada Info PTK 2015 ?

Info PTK Versi Beta Kamis malam 26 Februari 2015, Bp. Nazarudin mengumumkan lewat akun facebooknya :” Malam ini info PTK akan di tampilkan..Uji coba stored procedure.” Pengumuman itu sontak membuat para Operator Sekolah yang kebetulan sedang online menjadi ramai.

Beragam komentar bermunculan. Umumnya ramai dengan keluhan mulai dari tidak bisa diakses sampai data yang masih merah-merah, padahal mereka merasa sudah mengentri data pada aplikasi dengan benar. Semua komentar bernada keluhan itu ditanggapi secara umum “masih versi beta”.

Apa sih versi beta itu ?

Versi beta adalah suatu hasil ekpsrimen untuk produk baru yang diluncurkan kepada konsumen sebelum disahkan versi sebenarnya. Jadi definisi versi beta bisa dikatakan suatu pengenalan produk baru kepada pengguna, yang biasanya istilah versi beta atau beta version lebih mengacu pada perangkat lunak atau suatu website. Dalam masa versi beta, segala masukan dan kritik dari konsumen sangat diperlukan untuk menyempurnakan produk baru tersebut, hingga akhirnya akan dirilis versi sebenarnya atau full version.

Pada sebuah software dikenal beberapa tahapan (versi) yaitu :

  1. Alpha: merupakan bentuk program yang pertama kali jadi
  2. Beta: versi perbaikan dari alpha, tetapi masih banyak bug. kesalahan dalam pemprograman. biasanya didistribusikan untuk mendapatkan feedback agar dapat diketahui kesalahan (bug)nya dan dapat diperbaiki lagi
  3. RC (Realese Candidate) ; merupakan program yang hampir jadi dan biasanya merupakan cerminan dari program jadinya, di dini terdapat perbaikan tetapi hanya bersifat minor
  4. Versi final: merupakan versi yang sudah bisa dipakai oleh orang banyak, kalaupun ada bug, biasanya hanya bersifat minor

Kenapa developer (pengembang) menyebarkan versi beta ini ? jawabannya sangat sederhana. yaitu hanyalah mengharapkan feedback atau masukan dari para pemakai, baik itu saran kritik bugs atau yang lainnya. Jadi tidak heran jika tim pengembang Info PTK dalam hal ini P2TK Dikdas selalu berusaha mendapatkan informasi adanya bugs dan masukan-masukan terkait dengan laman Info PTK.

Bug itu sendiri diartikan sebagai kesalahan desain pada suatu perangkat keras komputer atau perangkat lunak komputer yang menyebabkan peralatan atau program itu tidak berfungsi semestinya.

Beberapa status Bp. Nazarudin yang berusaha mendapatkan feedback antara lain :

  1. Yang bisa login info ptk pakai nik.. Koment disini (27/02/2015: 12.50)
  2. Kalau ada bugs...pada info ptk.. Mohon masukannya disini..
    Atas bantuan dan kerjasamanya saya haturkan Terimakasih...Bugs ya.. Bukan lambat...
    Soalnya dari kemaren sampai malam tadi.. Server info PTK ngesot ditimpukin akses yg bertubi-tubi..(28/02/2015)
  3. Status verifikasi GTY... Sabar dulu ya... Biarkan saja apa adanya dalam. 1-2 minggu ini... (28/02/2015)

So.. para OPS dan PTK yang ingin mengecek datanya pada Info PTK, kemudian menemukan data yang masih merah karena belum valid, jangan cepat-cepat galau dulu. Biarkan dulu server Info PTK berproses. Tunggu beberapa waktu ke depan sampai ada pemberitahuan bahwa Info PTK benar-benar dalam versi final. Yang penting jangan dilupakan mengecek datanya pada aplikasi lokal maupun server dapodikdas, dan pastikan data tersebut sudah benar.

23 February 2015

Setelah 7 hari data valid, terbitlah SKTP.. siswa juga dikunci

Info PTK “Diam bisa jadi sedang galau…” demikian status yang ditulis oleh Bp Nazarudin pada akun facebooknya (23/03/2015;22:00 wita). Apa gerangan yang membuatnya galau..? Ternyata penyebabnya adalah laman Info PTK yang sampai saat ini belum diupdate untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015.

Ada banyak hal yang menyebabkan sampai saat ini laman Info PTK belum diupdate untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015, terutama karena banyaknya aturan-aturan baru yang harus diakomodir.  Disamping untuk penerbitan SKTP diperlukan juga nilai PKG, ada juga tambahan keterangan validasi sertifikasi.

“Jika data sudah valid, tujuh hari setelah itu akan terbit SKTPnya. Kalau sudah terbit SKTP maka data dikunci. Bukan saja JJM yang dikunci, akan tetapi keaktifan dan siswa juga dikunci. Jadi dalam satu semester siswa tidak bisa pindah-pindah kelas.” ungkap Bp. Nazarudin, yang kami kutip dalam komentar pada statusnya itu.

Adanya penguncian siswa di dalam rombel ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan mutasi siswa. Sebab bukannya tidak mungkin terjadi mutasi siswa di pertengahan semester, ketika datanya sudah terkunci.

Menanggapi permasalahan ini Bp. Nazarudin menjelaskan bahwa, jika terjadi mutasi siswa di tengah semester, maka akan diakui pada pergantian semester berikutnya.

20 February 2015

Hore ! walikelas dan pembina diakui sebagai “Jam Tambahan”

Ilustrasi-Pembina-Pramuka Kabar gembira bagi guru-guru, terutama bagi yang masih kesulitan dalam pemenuhan beban mengajar 24 jam, karena sebentar lagi akan diterbitkan Permendikbud yang bisa menjadi solusi dari kesulitan tersebut. Kabar gembira tersebut disinyalkan oleh Bp. Asha Roed Andhien dalam statusnya di medsos facebook (17/02/2015).

Dengan nada berseloroh Bp. Asha Roed Andhin menulis :”Siap siap permen baru disahkan....banyak yang mengharap permennya manis.....tapi kalo buat saya tetep aja pahit...(makin susah ngitungnya).”

Permendikbud yang segera akan diterbitkan diantaranya memuat aturan-aturan tentang tugas tambahan yang diakui dan bisa dikonversi menjadi jam pelajaran. Pada sekolah yang memiliki jumlah rombongan belajar besar dengan ratio pemerataan guru yang pas, beban mengajar 24 jam tentunya tidak menjadi satu kendala yang berarti. Bagi sekolah yang jumlah rombelnya sedikit, adanya tugas tambahan yang bisa dikonversi menjadi jam pelajaran tentunya bisa menjadi salah satu solusi.

Selama ini aturan yang dipakai sebagai dasar penentuan tugas tambahan yang diakui adalah PP No. 74 tahun 2008. Menurut PP tersebut  tugas tambahan yang bisa dikonversi menjadi jam pelajaran antara lain Kepala Sekolah (18 JP), wakil kepala sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Ketua Jurusan, Kepala  bengkel, Pembimbing Praktik dan Kepala Unit Produksi yang masing-masing ekuivalen dengan 12 jam. Itupun masing-masing jenjang tidak sama. Untuk SD hanya Kepala Sekolah, Jenjang SMP selain Kepala sekolah dihitung juga 1 – 3 orang wakil kepala sekolah tergantung jumlah rombelnya, 1 orang Kepala Laboratorium dan 1 orang Kepala Perpustakaan.

Menurut Bp. Asha Roed Andhin (20/02/2015) pada Permendikbud yang akan disahkan, selain tugas tambahan yang disebutkan diatas, walikelas, pembina pramuka pembina OSIS, Pembina Ekstra Kurikuler dan Guru Piket juga dianggap sebagai jam tambahan. Akan tetapi tidak berarti dalam satu sekolah semua tugas tambahan tersebut diakui. Ada syarat-sayarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya lebih baik kita tunggu Permendikbud tersebut disahkan dan dipublikasikan.

Walikelas dan pembina dianggap jam tambahan