Showing posts with label PDSP. Show all posts
Showing posts with label PDSP. Show all posts

16 February 2016

Proses Pengajuan NUPTK pada aplikasi Verval GTK

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.

NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya. 
(http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Home/Definisi)

Tidak bisa disangkal jika kemudian memiliki NUPTK bagi PTK terutama Pendidik/Guru menjadi begitu sangat penting, salah satunya adalah sebagai syarat mutlak seorang guru bisa memperoleh sertifikat pendidik (Sertifikasi).

Oleh karena itu jika anda adalah :

  1. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB
  2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan non formal (KB/TPA/SPS, PKBM/TBM. kursus dan UPT)
  3. Guru PNS/CPNS, Pengawas PNS dan Guru bukan PNS
  4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan non formal baik PNS/CPNS maupun bukan PNS
  5. S1/D4 dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK/PTS yang terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2006
  6. Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam Dapodikdasmen dan Paud Dikmas, dengan ketentuan :
    1. Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK
    2. Memiliki dokumen :
      1. Guru dan tenaga kependidikan PNS : SK CPNS/PNS dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
      2. Guru dan tenaga kependidikan non PNS : jika mengabdi di sekolah negeri harus ada SK pengangkatan dari Bupati/Walikota atau gubernur. Sedangkkan jika mengabdi di sekolah swasta berupa SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut).
  7. Bagi guru yang tidak aktif dalam dapodik, misalnya guru Kemenag, maka :
    1. Diajukan oleh operator Disdik melalui aplikasi verval GTK
    2. Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK
    3. Memiliki dokumen persyaratan antara lain :
      1. Guru dan tenaga kependidikan PNS : SK CPNS/PNS dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
      2. Guru dan tenaga kependidikan non PNS : jika mengabdi di sekolah negeri harus ada SK pengangkatan dari Bupati/Walikota atau gubernur. Sedangkkan jika mengabdi di sekolah swasta berupa SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut).

Maka anda termasuk kandidat guru penerima NUPTK yang datanya akan muncul pada aplikasi verval GTK, yaitu pada tabel Calon Penerima NUPTK. 

Menurut Aryadi Nugroho salah seorang admin PDSPK, pada tabel Calon Penerima NUPTK sendiri defaultnya kosong dan akan aktif setelah proses verifikasi dan validasi (verval) selesai dilakukan oleh admin PDSPK. Seperti diketahui bahwa saat ini mereka sedang melakukan proses verval yang nanti hasilnya antara lain :
  1. Jka datanya ditemukan di arsip status invalidnya akan berubah jadi valid dan NUPTKnya terupdate;
  2. Jika datanya tidak ditemukan di arsip, nanti dijadikan kandidat penerima NUPTK (muncul dimenu Calon Penerima NUPTK). Yang kemarin terlanjur/belum (sama saja) entri PegId masuk poin ini.
Setelah para kandidat sudah muncul, baru menu Upload Dokumen akan aktif, ketika diklik akan muncul seperti capture di bawah, bisa dilihat dokumen yang harus diupload pada Non PNS dan PNS, file yang diupload jpg/png, size max 1MB/dokumen(saran).

Untuk PTK non PNS, dokumen yang harus diupload antara lain :

  1. KTP
  2. SK GTY
  3. Ijazah setara SD
  4. Ijazah setara SMP
  5. Ijazah setara SMA/SMK, dan 
  6. Ijazah Setara S1/D4
Sedangkan untuk PTK PNS, dokumen yang harus diupload adalah :
  1. KTP
  2. SK CPNS/PNS
  3. SK Penugasan dari Dinas
  4. Ijazah setara SD
  5. Ijazah setara SMP
  6. Ijazah setara SMA/SMK, dan 
  7. Ijazah Setara S1/D4

Setelah upload dokumen, operator bisa pantau status/prosesnya sudah sampai mana. Adapun prosesnya adalah :


Kandidat >> Upload dokumen >> Aprove Dinas >> Aprove Ditjen >> NUPTK terbit

Jadi intinya saat ini sabar menunggu, silahkan di menu Perbaikan Data Master dan Foto terlebih dahulu, semoga dapat dipahami, terimakasih.


Gambaran proses penerbitan NUPTK

12 January 2016

Tidak harus registrasi ulang untuk penanggungjawab pengelola verval GTK dan NUPTK

Seperti diketahui bersama bahwa menindaklanjuti surat Ditjen GTK nomor 14652/B.B2/PR/2015 tentang penerbitan NUPTK di tahun 2016, maka Setjen Kemdikbud melalui PDSPK (Pusat Data dan Statistik Kemdikbud) pada tanggal 7 Januari 2016 kemudian mengeluarkan Surat Edaran bernomor 029/A/LL/2016 tentang penunjukan Penanggungjawab Pengelola Verval Data GTK dan NUPTK. 

Pada surat tersebut dijelaskan bahwa untuk menunjang mekanisme pengajuan, penerbitan dan penonaktifan NUPTK di tahun 2016 yang nantinya berjalan melalui aplikasi verval PTK dengan alamat http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id tentunya sangat diperlukan satu orang yang bertanggung jawab sebagai pengelola data verval GTK maupun NUPTK. Oleh karena itu edaran yang ditujukan kepada Dirjen GTK Kemdikbud, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah seluruh Indonesia ini menginstruksikan agar masing-masing pimpinan instansi tersebut menunjuk seorang pengelola dan penanggung jawab yang kemudian harus mendaftar dengan memindai dan mengupload surat penugasan dari pimpinannya pada http://sdm.data.kemdikbud.go.id paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2016.

Baca mekanisme cara registrasi pada sdm.data.kemdikbud  DI SINI 

Terbitnya surat edaran tersebut sempat menimbulkan kebingungan di kalangan pengelola data pendidikan terutama para operator sekolah (OPS). Umumnya mereka sudah terdaftar sebagai pengelola dan bisa login pada sdm.data.kemdikbud menggunakan satu username dan password (SSO), termasuk pada beberapa aplikasi yang menjadi bagiannya seperti vervalpd, vervalptk, vervalsp dan lain-lain.

Apakah harus mendaftar lagi ? apakah pimpinan harus membuat surat penugasan khusus untuk vervalptk ? Jika iya... bagaimana prosedurnya, karena pada sdm.data.kemdikbud tidak ada fitur khusus untuk registrasi pengelola data verval GTK dan NUPTK. Demikian beberapa pertanyaan yang muncul di kalangan OPS.

Menjawab kebingunan tersebut admin Al-Maududy menanyakan langsung kepada salah seorang admin PDSPK yaitu mas Aryadi Nugroho. Menurut Aryadi registrasi yang dimaksud pada surat edaran Sekjen Kemdikbud tersebut sama dengan registrasi akun yang sudah ada pada sdm.data.kemdikbud. Surat edaran tersebut sebagai pengingat bagi Sekolah/Instansi yang belum mendaftar/registrasi akun sdm.data.kemdikbud. Jadi bagi sekolah/instansi yang sudah mendaftarkan pengelolanya tidak perlu lagi melalukan registrasi ulang untuk bisa login ke vervalptk. Login ke vervalptk bisa menggunakan username dan password yang sudah dimiliki untuk bisa masuk ke sdm.data, vervalpd, vervalsp dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya perhatikan capture berikut ini.
Surat Edaran tentang penunjukan Penanggungjawab Pengelola Verval Data GTK dan NUPTK

Download : Surat Edaran Setjen Kemdikbud tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Verval data GTK dan NUPTK

25 May 2015

Sekilas tentang “Data Warehouse” Kemdikbud

Rencana Pengembangan Sistem Pendayagunaan Data Kemdikbud RI
Rencana Pengembangan Sistem Pendayagunaan Data Kemdikbud RI
Dasar Pengelolaan Data & Informasi Kemdikbud adalah pengembangan sistem di Kementerian Pendidikan & Kebudayaan yang merupakan hasil dari perencanaan & pemahaman bersama, disesuaikan dengan RBI Kemdiknas.
Data Pokok Pendidikan harus memiliki empat jenis/sifat data yaitu:
  1. TABULAR,
  2. SPASIAL,
  3. CITRA DAN
  4. VEKTOR.
Dengan penekanan bahwa semua data harus berangkat dari data:
  1. ENTITAS PTK
  2. ENTITAS LEMBAGA
  3. ENTITAS PESERTA DIDIK, DAN
  4. AKTIVITAS (MENGUBAH ENTITAS).
Didalam alur Data dan Informasi, PDSP memiliki tugas dan fungsi sebagai Data Warehouse (Gudang Data) Kemdikbud. Sebab berdasarkan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 : Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional, PPDSP memiliki tugas dan fungsi :
  1. Melakukan penyimpanan hasil pengumpulan data pada masing-masing unit kerja yang melakukan pengumpulan data dan Pada Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dengan memastikan adanya sinkronisasi data antara keduanya
  2. Menggunakan hasil pengumpulan data tersebut sebagai satu-satunya sumber (acuan) data pendidikan (terkait entitas peserta didik, satuan pendidikan, dan pendidik dan tenaga kependidikan) dalam melaksanakan kegiatan dan pengambilan keputusan terkait dengan entitas pendidikan yang di data
  3. Menggunakan data pendidikan yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan sebagai satu-satunya sumber (acuan) data pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan, kajian, dan/atau pengambilan keputusan. Hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau pengambilan keputusan yang mengubah nilai suatu atribut harus dilakporkan kembali ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan
Data warehouse Kementrian pendidikan dan Kebudayaan adalah sebuah sistem yang mengambil dan menggabungkan data secara periodik dari berbagai unit utama pengumpul data ke penyimpanan data bentuk dimensional atau normal yang berada di Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) 

Data warehouse Kementrian pendidikan dan Kebudayaan adalah merupakan penyimpanan data yang berorientasi objek, terintegrasi, mempunyai variant waktu, dan menyimpan data dalambentuk nonvolatile sebagai pendukung manejemen dalam proses pengambilan keputusan.

Data warehouse menyatukan dan menggabungkan data dalam bentuk multidimensi. Pembangunan data warehouse meliputi pembersihan data, penyatuan data dan transformasi data dan dapat dilihat sebagai praproses yang penting untuk digunakandalam data mining. 

Selain itu data warehouse mendukung Online Analytical Processing (OLAP), sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis secara interaktif dari bentuk multidimensi yang mempunyai data yang rinci. Sehingga dapat memfasilitasi secara efektif data generalization dan data mining.

Data warehouse merupakan metode dalam perancangan database, yang menunjang DSS (Decission Support System) dan EIS (Executive Information System).
Informasi dan Data Reference Terkait Dengan Pembangunan Data Warehouse
Informasi dan Data Reference Terkait Dengan Pembangunan Data Warehouse

Pembangunan Data Warehouse bertujuan untuk menghasilkan suatu INFORMASI, dimana informasi dapat terwujud dengan dukungan dari lima faktor, yaitu Data, Hardware, software, brainware (SDM), dan management. Data itu sendiri jika diklasifikasikan secara teknis memiliki tiga tingkatan, yaitu Data warehouse, Database dan Data Awal.
    • Data Warehouse: Kumpulan DATABASE yang saling terintegrasi dengan key sistem tertentu.
    • Database : Kumpulan Data yang memiliki key sistem yang terintegrasi dengan Data Referense
    • Data: Spesifikasi setiap Entitas. Data Referense :
Data Acuan
A. Data Master Referense terdiri dari:
  1. Identitas Siswa,
  2. Identitas PTK,
  3. Identitas Satuan Pendidikan,
  4. Identitas Wilayah Administrasi
B. Data Referense Operasional terdiri dari:
  1. Status (N+S),
  2. Jenis (TK, SD, SMP……),
  3. Jenis Kelamin (L+P),
  4. Penyelenggaraan ……..dll
Data Warehouse secara fisik data dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu:
  1. Data Kompilasi
  2. Data Verifikasi dan Validasi Individual/Entitas
  3. Data Rangkuman Satuan Pendidikan
  4. Data Rangkuman Kab-Kota/Provinsi/Nas
  5. Data Indikator Pendidikan
  6. Data Mart untuk Analisis
Untuk menghasilkan data Mart/Analisis melalui proses 5 tahapan, yaitu :
  1. Proses Kompilasi
  2. Proses Verifikasi & Validasi Individual/Entitas
  3. Proses Verifikasi & Validasi Proses Pembelajaran Satuan Pendidikan
  4. Proses Verifikasi & Validasi Indikator Pendidikan Kab-Kota/Provinsi/Nasional
  5. Proses Analisis dengan menentukan Data Mart (Indikator yang diperlukan untuk analisis)

18 May 2015

Sekarang sekolah sudah bisa login di vervalPTK

Sistem verifikasi dan validasi data PTK atau disingkat vervalPTK bertujuan ‘membersihkan’ data PTK yang belum valid, disebabkan  double counting atau sudah tidak aktif, karena pensiun, meninggal dunia atau sebab lainnya. Pada tahap permulaan PDSP baru membersihkan data PTK dari segi NUPTK, nama dan sekolah induk sehingga sasaran verifikasi validasi PTK tahap ini adalah satu orang PTK hanya memiliki satu NUPTK dan satu sekolah induk (SATMINKAL) di mana guru tersebut bertugas. Untuk kedepannya, sasaran verifikasi dan validasi akan bergeser pada variabel-variabel lainnya.

Kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data PTK diberikan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota melalui KKDatadik Kab/Kota yang terdaftar sebagai pengelola data pada sdm.data.kemdikbud.go.id. Oleh karena bagi sekolah yang akan melakukan verifikasi dan validasi data PTK bisa melakukan koordinasi dengan KKDatadik yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Setempat.

Adapun pengelolaan data PTK pada aplikasi verval PTK meliputi :
  1. Pengelolaan revisi data identitas meliputi revisi nama, tempat lahir dan tanggal lahir
  2. Pengelolaan PTK Duplikat meliputi merge/gabung PTK duplikat, yang menggabungkan beberapa record data PTK (di data PDSP) berdasarkan sekolah induk yang paling benar.
  3. Pengelolaan NUPTK Invalid berupa penghapusan NUPTK invalid yaitu NUPTK yang tidak  terdiri dari 16 digit.
Diagram Pengelolaan Verval PTK
Sekarang sekolah sudah bisa login di vervalPTK

Sekolah bisa login vervalPTK

Jika sebelumnya aplikasi vervalPTK tidak bisa diakses oleh operator sekolah, maka sejak beberapa waktu yang lalu aplikasi verval PTK bisa diakses oleh OPS dengan menggunakan username dan password yang sudah terdaftar pada sdm.data.kemdikbud.go.id (SSO).

Dengan bisa diaksesnya vervalPTK oleh OPS, maka pihak sekolah dapat mengajukan revisi identitas PTK yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir jika diperlukan, dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya proses verifikasi dan validasi tetap menjadi kewenangan Dinas Kab/Kota.
Untuk mengajukan revisi data PTK, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  1. Login pada vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan menggunakan username dan pasword yang sama dengan sdm.data.kemdikbud.go.id maupun vervalpd (SSO). Jika belum memiliki username silahkan lakukan registrasi terlebih dahulu.
    Login menggunakan SSO
    Login menggunakan SSO
  2. Setelah berhasil login klik menu “edit data” kemudian pilih “Pengajuan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir.”
    Tombol Pengajuan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir
    klik tombol Pengajuan Perubahan
  3. Klik tombol pilih PTK
    Klik tombol "Pilih PTK"
    Klik tombol "Pilih PTK"
  4. Akan muncul seluruh PTK yang ada di  sekolah anda. Pilih PTK yang akan direvisi datanya.kemudian klik tombol OK
    Pilih PTK yang akan direvisi datanya
    Pilih PTK yang akan direvisi datanya
  5. Isi form yang ada sesuai dengan perubahan data yang diinginkan, tentunya berdasarkan dokumen pendukung yang ada.
  6. upload dokumen pendukungnya dalam bentuk softcopy dengan ekstensi file JPG atau PNG (belum ada penjelasan resmi tentang dokumen yang bisa dijadikan dasar), kemudian klik tombol Pengajuan Perubahan.
    Isi Form dengan lengkap
    Isi Form dengan lengkap
  7. Jika berhasil maka kita tinggal menunggu proses pengajuan kita disetujui oleh admin dan dapat terus dipantau melalui menu edit >> status pengajuan.

Masih Rintisan.

Hanya saja aplikasi verval PTK ini masih dalam tahap rintisan, belum sepenuhnya dipergunakan. Hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari PDSP untuk melakukan kegiatan verval PTK. Sehingga pihak P2TK Dikdaspun belum menggunakan data dari hasil vervalPTK ini untuk memperbaiki data NUPTK yang tidak valid yang saat ini sudah dimunculkan di Info PTK. Pihak P2TK Dikdas sendiri sudah berjanji akan memanfaatkan hasil verifikasi dan validasi PTK pada aplikasi vervalPTK ini jika aplikasi ini sudah 100% diaktifkan.

Oleh karena itu tindakan paling tepat yang harus dilakukan oleh OPS adalah “wait and see” saja dulu, menunggu informasi dan komando dari pusat. Silahkan dipelajari manualnya dan fitur-fiturnya dulu, tetapi jangan melakukan kegiatan-kegiatan perubahan data.

30 April 2015

Apa yang ada di benak orang tua ketika mengetahui anaknya mendapat nilai 8 pada mata pelajaran Matematika ?

Sebagai orang tua apa yang ada di benak kita ketika mengetahui bahwa anak kita mendapatkan hasil ulangan matematika dengan nilai “8” ?

Umumnya sebagai orang tua kita akan merasa senang jika anak kita mendapat nilai 8 untuk mata pelajaran Matematika. Cukup masuk akal, karena nilai 8 merupakan nilai yang termasuk katagori cukup bagus apalagi untuk mata pelajaran Matematika.

Akan tetapi perasaan senang dan bangga mungkin saja akan sedikit terusik, ketika kita menanyakan lebih lanjut kepada anak kita, “Teman-temanmu yang lain dapat berapa ?” dan si anak menjawab “Kebanyakan mereka mendapat nilai 9 dan 10 sebagian kecil mendapat nilai 7 dan 8 termasuk saya.”. Persepsi kita langsung berubah setelah berfikir tentang populasi.

Biasanya kita akan berfikir Anak saya pandai Matematika tetapi di dalam kelas kok masih bodoh ? Dari keterangan berbagai sumber bahwa anak tersebut ternyata cara belajar dan tingkat kemampuannya tidak jauh berbeda dengan teman-temannya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan tanda tanya bagi kita sebagai orang tua tentang penyebab rendah nilai Matematikanya.
Alternatif yang paling mungkin kita lakukan adalah menanyakan kepada gurunya tentang posisi duduk anak tersebut di dalam kelas. Sebab posisi tempat duduk dapat mempengaruhi tingkat penyerapan siswa  terhadap materi pelajaran yang disampaikan  Setiap titik lokasi tempat duduk memiliki arti. Jika anak tersebut posisi duduknya di belakang, kemungkinan orang tua akan meminta gurunya untuk melakukan rotasi tempat duduk.
Kegiatan-PBM-di kelas
semua titik (tempat duduk siswa) ada maknanya
Akan tetapi perlu diingat bahwa semua siswa di dalam kelas tersebut memiliki orang tua. Permasalahan akan muncul jika semua orang tua meminta kepada guru agar anak-anak mereka duduknya di depan semua, maka yang duduk di belakang siapa ? Inilah yang disebut dengan istilah analisis spasial, bahwa semua titik ada maknanya.

Jadi sebenarnya ada tiga pertanyaan simpel yang selama kita lakukan terhadap anak kita, yaitu :
  1. berapa nilainya
  2. bagaimana dengan nilai teman-temannya
  3. Di mana posisi duduknya.
Secara teori ternyata apa yang kita lakukan itu adalah sebenarnya adalah mengembangkan logika matematika, statistik dan spasial. Jika di dalam kelas nilainya semua 7, maka tidak perlu analisis spasial karena kondisi kelas homogen. Tetapi begitu muncul rata-rata dan deviasi maka akan timbul variasi. Dalam kondisi ini maka kita perlu memetakan, masalahnya di mana ?

Jika dikaitkan dengan pendataan, sebenarnya pola fikir matematik, statistik dan spasial itu adalah suatu metodologi bagaimana kita membuat suatu informasi bagi pimpinan, berdasarkan data yang benar, jika data yang kita jadikan dasar itu salah maka informasi yang kita sampaikan tentu saja akan salah.

Metodologi itu yang harus dikemas, sehingga data yang kita kumpulkan selama ini, bagaimana caranya dieksport agar menjadi sebuah informasi. Oleh karena itu harus ditentukan dulu indikatornya. Misalnya nilai Matematika pada ilustrasi di atas dapat menjadi sebuah indikator. Jika nilainya kurang berarti kompetensi si anak kurang sebaliknya jika nilainya tinggi berarti menunjukkan kompetensi si anak terhadap pelajaran Matematika juga tinggi secara substansional. Setelah bicara substansi, setelah itu kita bicara masalah populasi, barulah akhirnya kita bicara ruang.

Jadi data-data yang sudah dikumpulkan melalui operator-operator sekolah, sebalum diekspor menjadi sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan transaksional, harus ditentukan terlebih dahulu indikator-indikatornya.

Disarikan dari paparan Bp Drs. L. Manik Mustikohendro mengenai Data Warehouse Berkelanjutan pada kegiatan Workshop Implementasi Verval Proses Pembelajaran dan Trekking Satuan Pendidikan di Bogor 21-24 April 2015

28 April 2015

Data Warehouse Berkelanjutan

Workshop Implementasi Verval Proses Pembelajaran dan Trekking Satuan Pendidikan
Peserta workshop berfoto bersama dengan Kepala PDSP Bp. Yul Yunazwin Nazarudin

Pengertian dan karakteristik Data Warehouse

Menurut Paul Lane, data warehouse merupakan database relasional yang dirancang lebih untuk query dan analisis proses transaksi, biasanya mengandung sejarah data transaksi dan mungkin juga data dari sumber lain. Data warehouse memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi dan memungkinkan organisasi untuk menggabungkan / konsolidasi data dari berbagai sumber.
Data warehouse memiliki karakteristik :
  1. Berorientasi kepada subjek (subjek-oriented)
  2. Data yang dimiliki terintegrasi (Data Integrated)
  3. Dibuat dalam rentang waktu tertentu (Timeline)
  4. Data yang disimpan bersifat tetap (Non-Volatile)
Kaitannya dengan Data Warehouse bidang pendidikan, Kepala Bidang Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran PDSP Kemdikbud, Drs. L. Manik Mustikoendro memaparkan tentang Data Warehose berkelnjutan pada kegiatan workshop Implementasi Verval Proses Pembelajaran dan Trekking Satuan Pendidikan yang berlangsung di Wisma Arga Mulya, Cisarua – Bogor pada tanggal 21-24 April 2015 yang baru lalu.

Materi dibuka dengan sebuah pertanyaan bahwa operator sekolah setiap  hari pekerjaannya verval dan sync terus, selanjutnya setelah data itu terkumpul mau diapakan ? Sebab hingga saat ini sudah terkumpul ribuan data pada PDSP yang merupakan hasil kerja “tangan-tangan sakti OPS”.

Konsep Dasar Dapodik

DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data Pendidikan yang bersifat Relational dan Longitudinal, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermundah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran.

Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu:
  1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
  2. Satuan Pendidikan
  3. Peserta Didik, dan
  4. Substansi Pendidikan. Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya.
Untuk mendapatkan data yang sahih sesuai dengan kondisi dilapangan dan menjaga kualitas data, disusun tiga tahapan yang dikelola oleh unit yang berbeda, yaitu :
  1. Tahapan pengumpulan
  2. Tahapan Pengelolaan (Quality Control)
  3. Tahapan Pendayagunaan
image
Didalam alur Data dan Informasi, Data dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal melalui Sekretariat masing-masing, kemudian diintegrasikan dan diverifikasi-validasi oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), yang selanjutnya digunakan oleh unit yang terkait dalam menyusun program-program pembinaan untuk pembangunan. Dengan penekanan bahwa semua data harus berangkat dari data:
  1. INDIVIDUAL LEMBAGA (SATUAN PENDIDIKAN)
  2. INDIVIDUAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
  3. INDIVIDUAL PESERTA DIDIK.
Proses pengumpulan data satuan pendidikan melalui dapodik sudah dilakukan sejak tahun 2011, selanjutnya kaitannya dengan pendayagunaan data yang sudah terkumpul PDSP memiliki program jangka pendek dan jangka menengah, yaitu:
I. Jangka Pendek:
a. Membangun Backbone dengan Dinas Provinsi, LPMP dan Dinas Kab-Kota
  1. Dinas Provinsi Jawa Tengah
  2. Dinas Provinsi Jawa Timur
  3. Dinas Provinsi DIY
  4. Dinas Provinsi Jawa Barat
  5. Dinas Provinsi DKI
  6. Dinas Provinsi Banten
b.Singkronisasi dengan PAUDNI dan DIKTI
c.Penguatan Pengelolaan Data Referensi Kemdikbud
II. Jangka Menengah
  1. Pengembangan NIEP (National Indicators for Education Planning)
  2. Membangun Backbone dengan Dinas Provinsi, LPMP dan Dinas Kab-Kota lainnya.
  3. Pengembangan Emergency Center/Crisis Center
Saat ini produk dari PDSP sudah cukup banyak yang menampilkan informasi-informasi data meskipun beberapa diantaranya masih dalam proses pengembangan dan debugging. Produk-produk itu antara lain :
  1. Eduolaps (Education Online Analytical Processing), yaitu Perbandingan Indikator Makro Pendidikan, Untuk melihat sejauh mana pencapaian indikator pembangunan pendidikan dan sebarannya pada tingkat nasioal, provinsi dan kab-kota. Alamat webnya adalah http://eduolap.kemdikbud.go.id/
  2. E-Monitoring pembangunan Pendidikan yaitu Integrasi Program-program Pembangunan Pendidikan Untuk mengetahui sebaran program pembangunan sampai pada individual sekolah, (Sekolah tertentu mendapat program apa saja). Alamat webnya adalah http://e-monitoring.data.kemdikbud.go.id/
  3. Tabel Statistik (Online) Untuk mengetahui kondisi data pendidikan secara online, terintegrasi dengan hasil pendataan yang sedang berjalan (yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal terkait melalui Sekretariat Dirjen). Alamat webnya adalah : http://statistik.data.kemdikbud.go.id/app/home
  4. Referensi Pendidikan (Acuan Integrasi Pengelolaan Data Pendidikan) yang berisi Master Referensi (NPSN, NISN, NUPTK, Wilayah) dan  Operational Referensi. ALamat webnya adalah : http://referensi.data.kemdikbud.go.id/
  5. Verifikasi dan Validasi Data Satuan Pendidikan. Metode pengelolaannya berkoordinasi dengan Kantor Dinas setempat, terkait dengan Surat Ijin Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Tujuannya untuk memastikan satu sekolah dengan satu NPSN. Alamat webnya adalah : http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/
  6. Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik. Metode pengelolaannya berkoordinasi dengan Operator Sekolah di bawah koordinasi Kantor Dinas setempat, dengan sumber data dari pendataan DAPODIK. Tujuannya untuk memastikan satu Peserta Didik dengan satu NISN dengan alamat web : http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/sys/login
  7. Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Metode pengelolaannya berkoordinasi dengan Kantor Dinas setempat, terkait dengan kepastian surat penugasannya, dengan sumber data dari pendataan DAPODIK.. Tujuannya memastikan satu PTK dengan satu NUPTK, dengan alamat web : http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/app/home
  8. Jaringan Pengelola Data Pendidikan yang anggotanya terdiri dari  Pengelola Pusat, Pengelola, Provinsi, Pengelola Kab-Kota, dan Operator Sekolah Sebagai media komunikasi antar pengelola, dan sekaligus sebagai kontrol akses ke data, dengan metodologi “Single Sign On”. Alamat webnya : http://sdm.data.kemdikbud.go.id/
  9. Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Pada produk ini diharapkan Pendaftaran SNMPTN yang terintegrasi dengan referensi Kemdikbud. Alamat webnya : https://www.pdss.snmptn.ac.id/
  10. Verifikasi dan Validasi Data Wilayah. Metode pengelolaannya berkoordinasi dengan Kantor Dinas setempat, terkait dengan kepastian surat pemekaran daerah (Kecamatan dan Desa. Alamat webnya adalah : http://wilayah.data.kemdikbud.go.id/

28 March 2015

Mengenal Parameter/Formula pada Sistem VervalPP (Proses Pembelajaran) - PDSP

vervalPP PDSP kembali merilis sebuah system baru (27/03/2015) yang merupakan satu metode terkait dengan verifikasi dan validasi proses pembelajaran, sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi satuan pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPM (Standard Pelayanan Minimal) dan SNP (Standard Nasional Pendidikan). Sistem ini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan DAPODIK.

Sistem yang dinamakan "Verifikasi dan Validasi Data Proses Pembelajaran" dapat diakses melalui laman http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/vervalpp/ dimaksudkan untuk memastikan konsistensi proses belajar mengajar (PBM) dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sumber data Dapodik.

Langkah Awal adalah Debugging Data (Memastikan data mengalir dengan baik dari OPS-Dapodik-ODS dan DW). Oleh karena itu pada tahap ini Operator Sekolah dimohon untuk melakukan verifikasi data yang ada, jika ada ketidaksesuaian data dipersilahkan melakukan koordinasi melalui Forum Jaringan Pengelola Data Pendidikan. Username dan Password untuk login menggunakan akun yang sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan

Langkah berikutnya adalah memperbanyak Parameter/Formula terkait dengan Evaluasi Proses Pembelajaran pada Satuan Pendidikan sebab hingga saat tulisan ini kami publikasikan parameter/formula masih terbatas, yaitu :

  1. Rasio Peserta Didik SD/MI per Rombongan Belajar
  2. Rasio Rombongan Belajar per sekolah SD/MI
  3. Akreditasi Sekolah SD/MI
  4. Rasio Guru SD/MI Berkualifikasi S1 atau D-IV
  5. Rasio Guru SD/MI Bersertifikasi
  6. Rasio Peserta Didik SMP/MTs per Rombongan Belajar
  7. Rasio Rombongan Belajar per sekolah SMP/MTs dan
  8. Akreditasi Sekolah SMP/MTs

Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar

Perbandingan antara jumlah peserta didik SD/MI pada masing-masing rombongan belajar.berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

  1. Untuk jenjang SD/MI. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang,
  2. Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang,

Rasio Rombongan Belajar per sekolah

Rombel atau rombongan belajar adalah tempat pertemuan antara siswa dan guru dalam suasana belajar di sekolah. Rasio rombongan belajar per sekolah adalah jumlah rombongan belajar, sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana.

Berdasarkan Standar Sarana, Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, sedangkan untuk Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.

Rasio Guru berkualifikasi S1 atau D-IV

Rasio guru berkualifikasi S1 atau D-IV merupakan perbandingan guru berkualifikasi S1 atau DIV, pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, dimana disebutkan bahwa setiap SD/MI minimal tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV, di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%.

Rasio Guru Bersertifikasi

Rasio guru bersertifikasi merupakan perbandingan guru bersertifikasi guru profesional pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2.  Untuk jenjang SD minimal terdapat 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan untuk jenjang SMP/MTs. minimal separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang (BAN-SM) setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.