Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts
Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts

24 June 2016

Pemberkasan Digital Pembayaran TPG Semester 2 Triwulan Il Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Lombok Timur

Pemberkasan Digital Pembayaran TPG Semester 2 Triwulan Il Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Lombok Timur
Menyambung informasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur. Disampaikan melalui surat nomor 900/1370 /DIK.V/2016 bahwa untuk persiapan pembayaran Tunjangan Profesi Guru Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2016 dengan ini diminta kepada kepala sekolah/pengawas yang ada di wilayah Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat agar mengirim berkas elektronik (file scan berkas dengan ukuran maksimal 1 MB per file per sekolah dengan format file PDF) berupa:

A. Untuk Pengawas :

  1. Surat Pernyataan Kepala Dinas Dikpora Kab. Lombok Timur tentang kebenaran data bermaterai 6.000.
  2. Rekap Absen bulan April sd 15 Juni 2016 disahkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kab. lnmbok Timur.
  3. Jurnal harian kegiatan pelaksanaan kepengawasan pengawas bulan April sd Juni 2016 (contoh Lamp. IV)
  4. Laporan PKG guru binaan tatrun sebelumnya (contoh lampiran V)

B. Untuk Sekolah :

  1. Surat Pemyataan Kepala Sekolah (menggunakan contoh lampiran I ) tentang kebenaran data perorangan Guru bersangkutan (bermaterai 6.000 dan Asli dikirim ke Bidang PMPTK).
  2. Rekap absen bulan April sd 15 Jani 2016 termasuk rekap absen di sekolah lain (bagi guru yang menambah jam mengajar di luar sekolah induk).
  3. Jurnal Kelas bulan April sd- 15 Juni 2016 dengan contoh format pada lampiran III surat ini (tidak ada toleransi bagi sekolah yang menggunakan format berbeda);

C. Data Individu

Surat Pemyataan perorangan dari masing-masing guru bersangkutan (menggunakan contoh lampiran II) tentang kebenaran berkas dan data yang diserabkan kepada Kepala Sekolah dengan materai 6.000 ( Asli disimpan di Sekolah ).

Kecuali Surat Pernyataan Kepala Sekolah, semua berkas asli discan dan dikirim ke Bidang PMPTK Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur melalui Unit Dikpora Kecamatan masing-masing selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2016 dengan urutan sesuai nomor urut di atas (Bidang PMPTK tidak menerima berkas per sekolah/perorangan). Untuk Rekap Absen dan jurual kelas/jurnal harian guru dan pengawas tanggal 16 sd 30 Juni 2016 dikirim menyusul dan sudah diterima di Bidang PMPTK paling lambat tanggal 2 luli 2016.

Untuk dimaklumi bahwa tidak ada toleransi terhadap semua ketentuan baik batas waktu, prosedur maupun format serta ketentuan lainnya yang sudah disampaikan dan dengan sendirinya Rekening pembayaran profesi akan terblokir jika tidak memenuhi ketentuan yang sudah diberikan,

Berkas elektronik dikirim dalam bentuk CD yang berisi 2 Folder, yaitu l(satu) folder berisi file berkas individu guru, dan l(satu) folder lainnya berisi file berkas instansil sekolah, sedangkan bukti fisik selain Asli Surat Pernyataan Kepala Sekolah agar tetap disimpan di sekolah masing-masing.

Berkas elektronik yang dikirim ke Bidang PMPTK berupa l(satu) buah CD yang merupakan gabungan berkas semua Sekolah yang berada di wialayah kerja Unit Dikpora Kecamatan masing-masing dengau memberikan nama folder masing-masing sekolah.

Untuk lebih jelasnya, silahkan download Surat resminya  DI SINI

Sumber : Bidang PMPTK Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur

04 December 2015

Lombok Timur kembali tanda tangan SPJ untuk TPG dan tamsil triwulan IV TA 2015



Belum lama sejak Kabupaten Lombok Timur menyelesaikan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan III tahun anggaran 2015, kembali Dinas Dikpora Kab. Lombok Timur kembali mengundang guru-guru penerima TPG dan Tamsil untuk menandatangani SPJ beban tetap triwulan IV. 
Itu artinya TPG dan Tamsil triwulan IV (Oktober, November, Desember) tahun 2015 akan segera dicairkan. Untuk maksud tersebut, maka bapak dan ibu guru diharapakan datang di aula Handayani Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur sesuai jadwal berikut ini : 

No
Hari/Tgl
Waktu
Jjg
No.Urut
Petugas Pelayanan
Koordinator
1.
Sabtu, 05 Des 2015
14.00-16.00
Wita
SD
01-121
122-246
247-371
372-496
497-621
622-746
747-871
872-996

Titik Roniyanti
Arfina Yunersi
B. Malini
Dini Hardiyanti S
Satriawan
Fansuri
Muh. Arifin
Eva Rahmawati

Drs. Muh. Mas’un
Sataruddin. S.Sos
Fathurrahman, S.Sos
Muh. Zulfan, S.Pd
M. Saleh, S.Pd
2.
Minggu, 06 Des 2015
09.00-12.00
Wita






12.00-
13.00 Wita
SD
997-1146
1147-1296
1297-1446
1447-1596
1597-1746
1747-1896
1897-2046
2047-2196

ISOMA

Titik Roniyanti
Arfina Yunersi
B. Malini
Dini Hardiyanti S
Satriawan
Fansuri
Muh. Arifin
Eva Rahmawati

Drs. Muh. Mas’un
Sataruddin. S.Sos
Fathurrahman, S.Sos
Muh. Zulfan, S.Pd
M. Saleh, S.Pd


14.00-16.00
Wita
SD
2197-2371
2372-2546
2547-2721
2722-2896
2897-3082
3083-3266
3267-3450
3451-3630
Titik Roniyanti
Arfina Yunersi
B. Malini
Dini Hardiyanti S
Satriawan
Fansuri
Muh. Arifin
Eva Rahmawati

Drs. Muh. Mas’un
Sataruddin. S.Sos
Fathurrahman, S.Sos
Muh. Zulfan, S.Pd
M. Saleh, S.Pd
3.
Senin, 07
Des 2015
14.00-16.00
Wita
SMA/ SMK
Was SD, SMP, SMK
-
Titik Roniyanti
Arfina Yunersi
B. Malini
Dini Hardiyanti S
Satriawan
Fansuri
Muh. Arifin
Eva Rahmawati

Drs. Muh. Mas’un
Sataruddin. S.Sos
Fathurrahman, S.Sos
Muh. Zulfan, S.Pd
M. Saleh, S.Pd
4.
Selasa, 08
Des 2015
14.00-16.00
Wita
SMP,
TK,
Was TK
-
Titik Roniyanti
Arfina Yunersi
B. Malini
Dini Hardiyanti S
Satriawan
Fansuri
Muh. Arifin
Eva Rahmawati

Drs. Muh. Mas’un
Sataruddin. S.Sos
Fathurrahman, S.Sos
Muh. Zulfan, S.Pd
M. Saleh, S.Pd
5.
Rabu, 09
Des 2015
14.00-16.00
Wita
Tamsil
Semua Jenjang
-
Titik Roniyanti
Arfina Yunersi
B. Malini
Dini Hardiyanti S
Satriawan
Fansuri
Muh. Arifin
Eva Rahmawati

Drs. Muh. Mas’un
Sataruddin. S.Sos
Fathurrahman, S.Sos
Muh. Zulfan, S.Pd
M. Saleh, S.Pd

SPJ TPG Triwulan IV untuk jenjang SD dapat didownload DI SINI. Sedangkan untuk Jenjang TK SMP SMA SMK Pengawas semua jenjang menyusul.

Terima kasih untuk Bp/Ibu di Dinas Dikpora Lombok Timur khususnya bidang PMPTK atas kerja kerasnya yang tanpa mengenal lelah didalam melayani kebutuhan bapak dan ibu guru dan selamat kami ucapkan kepada bp/ibu guru yang akan segera cair TPG triwulan IV nya. Jangan lupa sama kerja keras OPSnya ya ...

Sumber : Bidang PMPTK Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur

27 October 2015

Menambah jam di luar sekolah induk, datanya belum kawin ? ini penjelasannya....

Apakah anda termasuk guru sertifikasi yang sampai saat ini belum terbit SKTPnya untuk semester 2 tahun 2015 ini ? Apakah terkendala pemenuhan beban mengajar 24-40 jam yang tidak bisa terpenuhi di sekolah induk sehingga harus mencari tambahan jam di sekolah lain ?

Menambah jam di sekolah lain baik di lingkup kemdikbud maupun di luar kemdikbud (kemenag) memang diperbolehkan dan diakui untuk pemenuhan beban mengajar tersebut. Akan tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah data mengajar di sekolah lain tidak terbaca di info GTK sehingga berakibat SKTP tidak bisa terbit akibat jumlah jam linier tidak terpenuhi. Istilah yang populer di kalangan OPS adalah "datanya belum kawin."

Data yang belum bisa kawin bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

  1. Guru yang bersangkutan mengajar pada jenjang Dikmen atau pada sekolah di bawah naungan Kemenag.
  2. Guru yang bersangkutan mengajar pada jenjang Dikdas, tetapi terdapat perbedaan data pada bagian-bagian pokok pada entrian dapodikdas pada sekolah induk dan non induk, sehingga terbaca sebagai  dua data yang berbeda.
  3. Jumlah jam di sekolah induk tidak sesuai dengan ketentuan pada Bab IV pasal 52 ayat 3 PP Nomor 74 tahun 2008

Untuk faktor yang pertama, Bp. Nazarudin menjelaskan bahwa untuk guru Dikdas yang menambah jam pada sekolah jenjang Dikmen, datanya akan diambil dari Dapodikmen dan akan ditarik pada pertengahan bulan November 2015. Oleh karena itu pastikan Dapodikmennya sudah melakukan syncronisasi sebelum jadwal tersebut.

Demikian juga untuk yang menambah jam pada sekolah di bawah naungan Kemenag seperti MI, MTs atau MA, datanya juga akan ditarik pada pertengahan November 2015. Hanya saja proses pengajuannya melalui pengusulan dari OP SIM Tunjangan Kab/Kota. 


Jika guru yang bersangkutan menambah jam pada sekolah pada jenjang Dikdas, sejak awal sebenarnya sudah ditarik datanya. Hanya saja mungkin permasalahannya adalah data yang dientri pada dapodik pada kedua sekolah (induk dan non induk) tidak sama. Agar datanya bisa kawin, ditegaskan juga bahwa semua entrian pastikan harus persis sama, terutama pada bagian-bagian pokok seperti Nama, NUPTK, tempat dan tanggal lahir. Sebab jika tidak bisa jadi akan dibaca sebagai dua data yang berbeda, sehingga JJMnya tidak bisa kawin. 

Jadi data yg harus dimasukan pada dapodik disekolah tempat guru menambah jam harus sama persis dengan data yang dientri pada sekolah induk. Baik sekolah negeri maupun swasta. Yang berbeda adalah status induk/non induk, jam mengajar dan rombongan belajarnya. Bila perlu semua data (masing-masing) tab pada dapodik sekolah induk dibuatkan screen shot kemudian diserahkan ke sekolah non induk untuk dientri di dapodiknya, sehingga data yang dientri benar-benar persis sama.

Menambah jam di luar sekolah induk

Menambah jam di luar sekolah induk juga ada ketentuannya. Jangan sampai di sekolah induk tidak punya jam dan 24 jamnya diperoleh di sekolah non induk. Tentu saja ini tidak diperbolehkan sehingga tidak bisa dijadikan dasar penerbitan SKTP. 

Pada Bab IV pasal 52 ayat 3 PP Nomor 74 tahun 2008 disebutkan : "Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap." Jadi jangan sampai disatminkal tidak punya jam tatap muka atau kurang dari 6 jam tatap muka perminggu.

10 October 2015

Hati-hati dalam mengentri data Guru TIK pada aplikasi Dapodikdas

Hati-hati dalam mengentri data Guru TIK pada aplikasi Dapodikdas
Seorang OPS bertanya kepada admin melalui inbox di Facebook, "Pak kenapa pada Info GTK guru TIK di sekolah kami kok mirip dengan guru BP/BK ? Tidak ada JJMnya, yang ada malahan Rasio murid/Guru TIK. Padahal kan kami menggunakan Kurikulum 2006.."

Apakah anda juga mengalami masalah seperti di atas ?

Untuk mengatasi masalah seperti itu mari kita coba membahas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan guru TIK tersebut. Pada awalnya guru TIK posisinya sama dengan guru mata pelajaran yang lain. Pada Kurikulum 2006 TIK menjadi sebuah mata pelajaran wajib yang harus diajarkan melalui kegiatan tatap muka di kelas. Jadi tidak ada yang berbeda.

Adanya perubahan kurikulum dari Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013 menyebabkan mata pelajaran TIK atau KKPI dihapus dari struktur kurikulum. Penghapusan mata pelajaran TIK/KKPI dari struktur kurikulum pada kurikulum 2013 tentu saja sesederhana seperti yang dibayangkan. Dampak langsung paling dirasakan oleh guru yang memiliki sertifikasi sebagai guru TIK/KKPI. Bagaimana pemenuhan JJM 24 untuk mereka agar bisa terbit SKTPnya ?


Mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah, dalam hal ini menerbitkan Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang “Peran guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013”

Pada Permendikbud  tersebut diatur Peran guru mirip dengan peran guru BP/BK di sekolah yaitu sebagai pembimbing pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun perannya adalah:
  1. membimbing peserta didik untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
  2. memfasilitasi sesama guru dalam menggunakan TIK untuk persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran pada jenjang Dikdas dan Dikmen
  3. memfasilitasi teaga kependidikan dalam mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK

Jadi dengan demikian kita bisa melihat perbedaan peran guru TIK/KKPI pada kedua kurikulum tersebut. Pada kurikulum 2006 guru TIK/KKPI berperan sebagai "guru mata pelajaran" sedangkan pada kurikulum 2013 berperan sebagai "guru pembimbing" di bidang TIK.

Jenis PTK pada aplikasi dapodikdas

Pada aplikasi dapodikdas tersedia 11 pilihan Jenis PTK diantaranya:  guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, guru inklusi, Tenaga administrasi sekolah, guru pendamping, guru magang, guru TIK, laboran, pustakaan dan lainnya. Di sini kita harus hati-hati di dalam menentukan jenis PTK untuk guru TIK.
  • Bagi sekolah yang masih menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP) maka pilihlah jenis PTK "Guru Mata Pelajaran" untuk guru TIK, sedangkan
  • Untuk sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 maka pilihlah jenis PTK "Guru TIK
Kasus di atas muncul karena sekolah menerapkan Kurikulum 2006 dan pilihan jenis PTKnya "Guru TIK" sehingga di info PTK muncul guru TIK dihitung berdasarkan rasio siswa binaannya. Oleh karena itu mumpung masih ada waktu untuk perbaikan data (kabarnya akan dilock pada akhir November 2015), silahkan bagi yang mengalami kasus serupa diperbaiki jenis PTKnya pada aplikasi lokal sesuai dengan petunjuk di atas.

Jangan lupa setelah diperbaiki lakukan syncronisasi.
Untuk pengaturan Jam TIK pada kurikulum 2006 silahkan ikuti panduannya DI SINI.

09 October 2015

Mengatasi warning "TIDAK LOLOS VERVAL GTK" Pada Info GTK

Saat ini banyak yang galau dengan status di Info GTK seperti gambar di atas, yaitu "TIDAK LOLOS VERVAL GTK". Tidak hanya guru yang khawatir dengan SK Tunjangan Profesinya, OPS sebagai penanggungjawab entri data juga tidak kalah paniknya. Bayangan akan menjadi sasaran dampratan dari guru selalu menghantuinya.

Status Verifikasi Data Tunjangan seperti ini memang terbilang baru, sebab baru muncul pada semester ini yang semester sebelumnya tidak ada. Menurut Bp. Nazarudin salah seorang admin tunjangan pada Dirjen GTK Kemdikbud, bahwa salah satu penyebab hal tersebut adalah NUPTK, NRG dan Nomor Peserta Sertifikasi.

Lebih jauh dijelaskan, Pada bulan Juli 2015 ketika Dirjen GTK terbentuk, data guru dari jenjang Paud, Dikdas dan Dikmen disatukan. Dari hasil penyatuan tersebut, ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Banyak sekali NUPTK yang digunakan lebih dari satu jenjang dengan data guru yang berbeda. Ada NUPTK sama, tetapi NRG nya berbeda. Ada NRG yang sama, tetapi NUPTKnya berbeda. Ada pula NUPTK dan NRGnya sama tetapi nomor peserta sertifikasinya berbeda. Data sumber dari masing-masing jenjang unik tetapi menjadi tidak unik saat datanya digabungkan.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan hal tersebut yang diungkapkan oleh seorang OPS mengomentari status yang diposting oleh Bp. Nazarudin tentang hal ini misalnya Untuk PPG 2012, di IKIP PGRI sertifikan pendidik No pesertanya berbeda dengan sertifikat PLPG, yang akhirnya oleh Kemdikbud diberi nomer sendiri, tapi di verval NRG option PLPG 2012 tidak ada sehingga tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya.

Lalu bagaimana dengan status sertifikasinya ? 

Jika mendapat tanda warning tidak lolos verval GTK pada Info GTK bisa jadi status sertifikasinya sah, bisa jadi juga tidak sah. Karena Standar Operasional Prosedurnya (SOP) sedang disusun. Karena SOPnya belum terbit, kita belum tahu akan seperti apa dan bagaimana mengatasinya. Akan tetapi sambil menunggu SOP nya terbit, Bp. Nazarudin menyarankan bagi Guru yang menghadapi  kasus seperti ini, ada baiknya mempersiapkan berkas-berkas berupa :

1. Form A1,
2. Sertifikat Pendidik,
3. Ijazah terakhir,
4. Pengantar dinas, dan
5. NUPTK
Form A1
Ditegaskan bahwa berkas-berkas tersebut bukan untuk segera dikirim, tetapi sekedar untuk siap-siap, siapa tahu setelah SOPnya terbit berkas-berkas tersebut diminta.

Mudah-mudahan informasi ini bisa menghilangkan kegalauan baik di kalangan OPS maupun Guru penerima TPG. Sebab pada dasarnya pemerintah tidak mungkin ingin merugikan Guru penerima TPG asalkan mereka mau memperbaiki datanya yang belum valid. Tentunya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Salam satu data berkualitas !

24 June 2015

Kemdikbud susun ulang skema pemberian Tunjangan Sertifikasi Guru

Tidaklah mengherankan jika sampai saat ini banyak kalangan yang mempertanyakan pengaruh signifikan antara Tunjangan Sertifikasi Guru (TPG) dengan kemajuan dunia Pendidikan. Bahkan banyak kalangan yang memvonis diberikannya Tunjangan Sertifikasi Guru tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan, kecuali meningkatnya kesejahteraan guru.

Kenyataan tersebut sebenarnya sangat ironis dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen agar guru harus profesional, sejahtera, dan bermartabat yang diimplementasikan secara nyata melalui pemberian Tunjangan Sertifikasi Guru. Kenapa menjadi ironis, sebab sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu diterbitkan, penilaian profesionalitas guru belum dilakukan secara benar. TPG masih diberikan merata, yaitu sebesar satu kali gaji tanpa mengukur profesionalisme sang guru. Seharusnya, pemberian TPG harus sesuai dengan capaian kinerja dan prestasi guru.

Bapak Tagor Alamsyah yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Subdirektorat Program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas mengatakan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menyusun ulang skema pemberian TPG. Tunjangan yang sejak 2005 diberikan secara merata, akan dihitung secara profesional dengan memperhitungkan prestasi dan kinerja yang telah dicapai oleh guru.


Tagor Alamsyah Harahap
Tagor Alamsyah Harahap

“Selama ini kita belum menjalankan undang-undang dengan benar, karena infrastruktur belum memadai. Dan sekarang kita siapkan secara paralel, infrastruktur dan mekanisme pemberian tunjangannya,” kata Tagor dalam diskusi pendidikan yang berlangsung di Perpustakaan Kemendikbud, Rabu (24/06/2015), seperti yang dilansir oleh situs Kemdikbud.

Tagor juga mengatakan, instrumen pencapaian guru profesional bisa dilihat dari jumlah ideal guru, pembinaan karir, dan penghargaan serta perlindungan yang diberikan. Jumlah ideal guru dapat dihitung dengan beban kerja 24 jam/minggu dan linieritas dengan sertifikasi. Untuk pembinaan karir, guru harus memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan jenjang karir. Sebagai penghargaan dan perlindungan, guru akan mendapatkan tunjangan profesi, maslahat tambahan, dan perlindungan hukum.

Untuk mengukur kompetensi guru dihitung dengan penilaian kinerja guru (PKG), pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), dan uji kompetensi guru (UKG). Salah satu skema yang disiapkan adalah dengan melakukan tahapan uji kompetensi. Di awal tahun, guru akan dinilai kompetensinya melalui UKG. Jika kompetensi yang dimiliki kurang, maka guru harus masuk ke PKB. Setelah masuk PKB, kompetensi guru akan kembali diukur. Bagi guru yang memiliki peningkatan akan dihargai dengan kenaikan jenjang karir. Namun jika tidak, maka guru harus menyisihkan sebagian TPG yang diperolehnya untuk melakukan peningkatan kompetensi.

Sumber utama : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/4320

16 May 2015

Prosedur Pembukaan Kunci pada Info PTK

Ilustrasi human error
ilustrasi human error
Adanya human eror pada saat mengerjakan suatu pekerjaan termasuk dalam pengerjaan aplikasi dapodik menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Untuk itu dibutuhkan ketelitian agar human eror tersebut bisa diminimalisir, sebab bisa jadi berakibat sangat fatal.

Salah satu akibat fatal yang ditimbulkan oleh human eror akibat kurang telitinya OPS dalam menginput data dapodik adalah kesalahan menginput data JJM yang mengakibatkan JJM seorang guru masuk ke JJM guru yang lain, sehingga JJM guru tersebut menjadi kurang atau bahkan tidak ada sedangkan JJM guru yang lain menjadi lebih banyak.

Contoh kasus :

Pada SK Pembagian Tugas bapak guru Muhammad Doni Arisandi, S.Pd. mengajar IPS di kelas VII-A sampai VII-F (6 rombel) sehingga total jamnya 24 karena per rombel jumlah jam IPS 4 jam, sedangkan Ibu guru Sarifa Zainab, SPd. mengajar IPS di kelas VII-G, VIII-A sampai VIII-E (6 rombel) dan total jamnya juga 24. Akibat kesalahan entry data pada kelas VII-G, seharusnya yang mengajar  di kelas tersebut adalah ibu guru Sarifa Zainab, S.Pd. tetapi oleh operator mengentry bapak guru Muhammad Doni Arisandi, S.Pd.

JJM Doni Arisandi, S.Pd. menjadi 28 (lebih) sedangkan Sarifa Zainab,  S.Pd. menjadi 20 (kurang). Meskipun sudah diberikan waktu cukup panjang untuk perbaikan, akan tetapi karena kelalaian kesalahan tersebut baru diketahui dan disadari setelah terbit SKTP. Bapak guru Muhammad Doni Arisandi, S.Pd. terbit SKnya karena JJMnya sudah memenuhi 24 jam bahkan lebih kemudian datanya dikunci. Sementara itu ibu guru Sarifa Zainab, S.Pd. tidak bisa diterbitkan SKTPnya karena JJM kurang dari 24, akibat data yang masuk di rombel VII-G adalah bapak guru Muhammad Doni Arisandi, S.Pd. dan terkunci.

Jalan satu-satunya, data guru Muhammad Doni Arisandi, S.Pd. harus dibuka kunciannya agar data di VII-G bisa diperbaiki dan dimasukkan bu guru Sarifa Zainab, S.Pd. yang mengajar IPS.

Pada awalnya di semester ini (semester 2 tahun pelajaran 2014/2015) pihak P2TK Dikdas sudah menegaskan tidak akan melakukan pembukaan kunci. Akan tetapi kemungkinan masih banyak kasus serupa terulang lagi yang bisa merugikan guru sertifikasi dan OPS yang pasti akan menjadi sasaran kesalahan, maka pada akhirnya P2TK Dikdas masih memberikan toleransi pembukaan kunci.

Baca juga :Setelah 7 hari data valid, terbitlah SKTP.. siswa juga dikunci

Bapak Nazarudin, menjelaskan dalam statusnya di media sosial facebook bahwa, "untuk data PTK sertifikasi yang datanya terkunci karena disebabkan kesalahan dan kelalaian Operator sekolah dalam melakukan pengentrian data JJM di aplikasi Dapodik," maka solusinya :
  1. Harus buat pernyataan salah entri..dan jelaskan siapa yang terkunci di rombel mana..dan siapa yang mengunci.. Kalau yang mengunci jamnya lebih dari 24.. Maka kunci mungkin saja bisa dibuka..tapi kalau tidak mencukupi 24 maka tidak akan dibuka
  2. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh operator sekolah dan kepala sekolah serta dibubuhi materai 6000
  3. Sertakan pula jadwal pelajaran harian
  4. Serahkan ke Dinas Pendidikan setempat untuk mendapat pengantar
  5. Berkas tersebut bisa diantar langsung atau dikirim via pos ke P2TK Dikdas.Gedung C Kemendikbud Lantai 19 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270.. Pada pojok kanan atas amplop ditulis “BUKA KUNCI
  6. Tidak diterima jika berkas dikirim dalam bentuk soft copy (hasil scan) lewat email (online).
  7. Ada baiknya sebelum berkas dikirim, lakukan koordinasi terlebih dahulu dengan OP Simtun Kab/Kota, siapa tahu bisa dikirim kolektif (jika banyak yang mengalami kasus serupa) atau bisa dibawa langsung oleh OP Simtun pada rakor tunjangan yang rutin dilakukan.
contoh surat pernyataan kesalahan entri
contoh surat pernyataan kesalahan entri
 Download Contoh Surat Pernyataan Salah Entri

17 March 2015

Surat Edaran PB PGRI perihal “Linieritas Ijazah dan Sertifikat Pendidik”

Pengurus-Besar-PGRI Menanggapi banyaknya isu linearitas ijazah yang sempat berkembang beberapa waktu lalu, ada baiknya kita membaca kembali SUrat Edaran yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar PGRI Nomor 128/Org/PB/XXI/2014 yang diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2014 yang lalu.

Surat yang ditujukan kepada semua Ketua Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa PGRI di Seluruh Indonesia dan ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. H. Sulistiyo, M.Pd. dan Sekretaris Jenderal,  M. Qudrat Nugraha, Ph. D.ditembuskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Sehubungan dengan isu linieritas ijazah yaitu banyaknya guru TK dan guru SD yang tidak bisa naik pangkat karena ijazah dianggap tidak linier dan isu linieritas sertifikat pendidik yang mengakibatkan dihentikan pembayaran tunjangan profesi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan standar kualifikasi, latar belakang pendidikan, dan sertifikat profesi yang harus dimiliki pendidik PAUD dan SD/MI sebagai berikut:
a. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini memiliki:
1)
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
2)
latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
3)
sertifikat profesi guru untuk PAUD
b. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
1)
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat(D-IV) atau sarjana (S1)
2)
latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
3)
sertifikat profesi guru untuk SD/MI

Memperhatikan pasal 29 ayat (1) tersebut di atas, maka ijazah guru TK dimungkinkan berlatar belakang pendidikan PAUD, kependidikan lain, atau psikologi. Untuk itu guru TK yang tidak berlatar belakang pendidikan PAUD atau psikologi tetapi yang bersangkutan lulusan dari LPTK, maka ijazahnya linier dan kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal 29 ayat (2) tersebut di atas, maka ijazah guru SD/MI dimungkinkan berlatar belakang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi. Untuk itu guru SD/MI yang tidak berlatarbelakang pendidikan SD/MI atau psikologi tetapi yang bersangkutan lulusan dari LPTK, maka ijazahnya linier dan kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009.

Sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dinyatakan bahwa “tunjangan profesi diberikan kepada guru yang mengajar mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya”. Dengan kata lain, guru harus konsisten dengan pilihannya secara profesional mengajar bidang studi sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki walaupun latar belakang pendidikannya tidak sama dengan sertifikat pendidik yang dimiliki.

Sebagai contoh, seorang guru SD dengan latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Guru yang bersangkutan telah ikut sertifikasi dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Sesuai pasal 29 ayat (2) PP 19 Tahun 2005, ijazah yang bersangkutan linier apabila:
a
guru yang bersangkutan mengajar sebagai guru kelas, sehingga sertifikat pendidiknya akan dikonversi sebagai guru kelas SD sesuai surat Kepmendiknas Nomor 26269/J/LL/2012 tanggal 9 Oktober 2012, atau
b
guru yang bersangkutan mengajar muatan lokal mata pelajaran Bahasa Inggris, dengan syarat mata pelajaran tersebut telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai muatan lokal di seluruh kabupaten/kota sesuai PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya di Bidang Pendidikan

Jadi, guru SD/MI pada huruf a atau b seperti di atas (S1-nya bukan PGSD), berhak memperoleh tunjangan profesi.

Penjelasan tersebut di atas, telah kami konfirmasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, kami mohon Saudara melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama di wilayah Saudara agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat berakibat merugikan guru.

Untuk memperlancar informasi kepada anggota, mohon surat ini disampaikan kepada Pengurus Kabupaten/Kota PGRI di wilayah Saudara.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Sumber : Group FB “PB PGRI”

15 March 2015

Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Bimbingan di Luar Jam Tatap Muka

Tanya-jawab-ekuivalensi-kegiatan-di-luar-jam Pada tahun 2013-2014, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh sekolah di Indonesia dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap1 pelaksanaan terbatas pada tahun pelajaran 2013/2014, dan tahap II pelaksanaan pada seluruh sekolah di Indonesia pada tahun pelajaran berikutnya (2014/2015).

Pada tahun 2014 Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dan salah satu kebijakan yang diambil adalah menerapkan perubahan kurikulum secara bertahap. Langkah yang dilakukan adalah
menunda pelaksanaan kurikulum baru pada sekolah yang baru melaksanakan selama 1 (satu) semester dan sekolah tersebut diharuskan kembali menggunakan Kurikulum Tahun 2006. Lalu secara bertahap pemerintah menyiapkan sekolah dan mengimplementasikan kurikulum baru.

Dengan adanya kebijakan untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006 berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak terpenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan Kurikulum Tahun 2006. Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.

Untuk mengatasi kondisi pemenuhan beban mengajar - agar mereka memperoleh tunjangan profesi - dibuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan ekivalensi kegiatan pembelajaran pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu. Khusus untuk jenjang SMP, hanya rombel yang terdaftar pada data dapodik semester pertama tahun ajaran 2014/2015 sebagai rombel yang melaksanakan kurikulum 2013.

Kegiatan pembelajaran/pembimbingan di luar tatap muka yang dapat diekuivalensikan sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu, diperuntukkan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015.

Ekuivalensi bertujuan untuk mengatasi permasalahan guru yang bersertifikat pendidik yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, kemudian menggunakan kurikulum tahun 2006 untuk memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Ekuivalensi berlaku terbatas hanya bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Sebagai contoh, seorang guru mata pelajaran matematika yang mengajar pada rombel kelas 7/8 dan 9 atau rombel kelas 10/11 dan 12, ketika semua rombel tersebut kembali ke Kurikulum Tahun 2006, guru tersebut dapat melakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan hanya untuk rombel kelas 7/8 dan kelas 10/11. Adapun bagi rombel kelas 9 dan 12 tidak dapat diberlakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan karena belum pernah melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015.

Kegiatan pembelajaran/pembimbingan di luar tatap muka apa sajakah yang dapat diekuivalensikan ?

Kita mulai dari WALIKELAS

10 March 2015

Pengaturan Jam TIK dan Keterampilan pada Aplikasi Dapodikdas

Apakah di sekolah anda yang menerapkan kurikulum 2006 terdapat mapel TIK dan Keterampilan ? Kedua mata pelajaran ini memiliki kekhususan sendiri sehingga kalau salah cara pengaturannya pada tab rombel pada aplikasi dapodikdas, akan mengakibatkan rombel tersebut menjadi tidak normal.

Salah satu contoh kasus yang terjadi ketika mata pelajaran TIK dan Keterampilan dimasukkan pada mapel wajib (tabel 1), pada lembar Info PTK terdapat validasi Rombel tidak normal dengan keterangan JJM utama Matapelajaran Keterampilan melebihi kurikulum, seperti gambar berikut ini.

JJM Keterampilan melebihi struktur kurikulum

Mengapa hal itu bisa terjadi ?


Perlu diketahui bahwa Mata pelajaran Keterampilan dan TIK dalam struktur Kurikulum SMP (K-2006) adalah satu mata pelajaran sehingga jika keduanya diselenggarakan maka salah satu masuk ke dalam Jam  Wajib Tambahan.

Pada pengaturan pembelajaran aplikasi dapodikdas dikenal 3 tabel yaitu tabel 1 untuk jam wajib , tabel 2 untuk Jam Wajib tambahan dan tabel 3 untuk jam tambahan. Jam Wajib adalah Jam yang sesuai dengan Struktur Kurikulum KTSP SMP (32 Jam). Jam Wajib Tambahan (4 jam) adalah jam pelajaran tambahan untuk mapel yang ada dalam struktur kurikulum. Jam Tidak Wajib adalah JJM tambahan untuk mapel apa saja baik dalam struktur kurikulum atau tidak di luar 36 jam.
Oleh karena itu jika di sekolah menerapkan mapel TIK dan Keterampilan, maka ada beberapa alternatif pengaturan yang bisa kita gunakan agar data di Info PTK menjadi valid, yaitu :
  1. Jika kedua guru mapel tersebut sudah sertifikasi, maka pengaturannya adalah salah satu dimasukkan ke dalam wajib (tabel 1) dan satunya lagi dimasukkan ke dalam jam wajib tambahan (tabel 2) dengan memanfaatkan bonus (free) 4 jam yang ada.
  2. Jika salah satu yang sudah sertifikasi, maka mapel yang gurunya sudah sertifikasi dimasukkan ke dalam jam wajib dan mapel yang gurunya belum sertifikasi dimasukkan ke dalam jam tidak wajib (JJM Tambahan) karena mapel tambahan tidak akan diperhitungkan untuk tunjangan apapun dan tidak akan mempengaruhi kenormalan rombel. Dengan pengaturan ini juga maka bonus 4 jam free bisa dimanfaatkan oleh mapel lain yang membutuhkan.
  3. Jika dua mapel tersebut gurunya belum sertifikasi maka salah satu dimasukkan ke jam wajib (tabel 1) dan satunya lagi dimasukkan pada jam tambahan (tabel 3).
Contoh berikut pengaturan jika guru keterampilan sudah sertifikasi, sementara guru TIK belum sertifikasi
Guru-Keterampilan-sertifikasi-TIK-belum
Guru-Keterampilan-sertifikasi-TIK-belum

semoga bermanfaat, dan jika ada hal yang belum jelas bisa ditulis pada komentar di bawah..

06 March 2015

Solusi untuk sekolah yang ditetapkan menggunakan Kurikulum 2013 tetapi di dapodik menggunakan KTSP

Tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Pendidikan Menengah No 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba adalah diintegrasikannya kurikulum yang berhak dipakai di  sekolah pada aplikasi dapodik. Sehingga pada patch 3.03 aplikasi dapodikdas Kurikulum 2013 pada tabel pembelajaran hanya dapat dipilih oleh sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama 3 semester sedangkan bagi sekolah yang baru menerapkan Kurikulum 2013 selama 1 semester secara otomatis pada tabel pembelajaran hanya ada satu pilihan yaitu Kurikulum 2006.

Apabila terjadi Kasus dimana Sekolah yang ditetapkan boleh menerapkan K13, namun melaksanakan KTSP pada jenjang SMP maka akan terjadi jam wajib tambahan tidak diakui, seperti gambar berikut ini.

ditetapkan-K13-di-dapodik-KTSP

Solusi untuk masalah ini disarankan untuk melapor ke Kementrian untuk menarik diri menggunakan kurikulum 2013 melalui pengelola dapodik.

Ada juga kasus di lapangan ternyata pelaksanaan kurikulum 2013 tidak sepenuhnya dilakukan, misalnya untuk jenjang SMP kelas 7 dan 8 melaksanakan kurikulum 2013 sedangkan kelas 9 melaksanakan kurikulum 2006 (KTSP). Kondisi ini juga mengakibatkan permasalahan seperti gambar di atas untuk kelas 9.

Akhirnya dari hasil diskusi dari pihak P2TK dan dapodik diberikan solusi bahwa bagi sekolah sekolah yang ditetapkan melaksanakan K13 namun masih menyelenggarakan KTSP di kelas kelas tertentu akan divalidkan tanpa harus melaporkan secara resmi kepada kementerian. Namun untuk sekolah sekolah yang mengundurkan diri secara penuh dari daftar penyelenggara K13 harus melapor ke kementerian melalui Pusat Kurikulum.  Mengundurkan diri secara penuh artinya seluruh rombelnya menerapkan Kurikulum 2006, tidak ada yang mempergunakan kurikulum 2013.

Adapun mekanisme pelaporan itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, secara kolektif untuk mengirim surat pernyataan menarik diri menggunakan kurikulum 2013.