Showing posts with label UJIAN NASIONAL. Show all posts
Showing posts with label UJIAN NASIONAL. Show all posts

07 May 2016

Contoh format Surat Keterangan Lulus Ujian dan SHUN Sementara

Setelah siswa lulus Ujian dari satuan pendidikan idealnya langsung menerima sertifikat kelulusannya, dalam hal ini berupa Ijazah dan SHUN. Kedua dokumen penting tersebut merupakan syarat mutlak untuk mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berikutnya.
Contoh format Surat Keterangan Lulus Ujian dan SHUN Sementara


Kenyataan di lapangan kedua dokumen asli tersebut sering tidak real time, artinya terbitnya dokumen yang asli sering terlambat. Sementara itu deadline pendaftaran ke sekolah yang lebih tinggi biasanya dibatasi dengan ketat. Bisa dimaklumi karena penerbitan kedua dokumen asli itu membutuhkan proses yang tidak singkat. Ijazah misalnya, dimulai dari proses laporan kilat hasil ujian yang akan dijadikan dasar pembagian jatah blanko, penulisan, penempela foto, cap tiga jari, tanda tangan kepala sekolah, fotokopi dan seterusnya. Prosesnya cukup panjang. Sedangkan SHUN diterbitkan/dicetak oleh panitia UN Provinsi, juga tidak bisa langsung diterima saat pengumuman ujian.

Kondisi tersebut bisa diatasi dengan membuat dokumen sementara yang memiliki kekuatan hukum sama sebagai salah satu syarat untuk mendaftar ke pendidikan yang lebih tinggi. Dokumen pengganti tersebut dapat berupa Surat keterangan lulus dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sementara (SHUN) yang dapat dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah.

Tidak ada format yang baku untuk kedua dokumen itu, yang penting memuat keterangan dari kepala sekolah bahwa siswa yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan tersebut dengan nilai sekian…
Berikut ini kami coba memberikan contoh format yang bisa dipakai :

Contoh format Surat Keterangan Lulus Ujian :

 Logo Lombok Timur
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 WANASABA
Alamat : Jl. Segara Anak Karang Baru, Kec. Wanasaba Lotim KP. 83653.

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN
NOMOR : 421/___/SMPN.2/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 2 Wanasaba, menerangkan bahwa :

nama
:
...................................................................................
tempat dan tanggal lahir
:
...................................................................................
nama orang tua/wali
:
...................................................................................
nomor induk siswa
:
...................................................................................
nomor induk siswa nasional
:
...................................................................................
nomor peserta ujian nasional
:
...................................................................................
Sekolah asal
:
 SMP Negri 2 Wanasaba
 LULUS
dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk bisa digunakan mendaftar pada jenjang selanjutnya dan berlaku sampai terbitnya ijazah yang asli.

Karang Baru, 11 Juni  2016
Kepala Sekolah,



ABDUL KAHAR MUZAKKIR, S.Pd.
NIP. 19690925 199303 1 004


Contoh fomat Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sementara

Baca juga : MEMBUAT SKHU SEMENTARA DENGAN “MAIL MERGE”

 Logo Lombok Timur
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 WANASABA
Alamat : Jl. Segara Anak Karang Baru, Kec. Wanasaba Lotim KP. 83653.

SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL SEMENTARA (SHUNS)
NOMOR : 421/___/SMPN.2/2016

Kepala SMP Negeri 2 Wanasaba, sebagai pelaksana Ujian Nasional memberikan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sementara (SHUNS) kepada:

nama
:
...................................................................................
tempat dan tanggal lahir
:
...................................................................................
nomor induk siswa nasional
:
...................................................................................
nomor induk siswa
:
...................................................................................
nomor peserta ujian nasional
:
...................................................................................
Sekolah asal
:
SMP Negeri 2 Wanasaba
NPSN Sekolah Asal
:
50202475

yang telah mengikuti Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015, dengan hasil sebagai berikut :
No
Mata Pelajaran
Nilai UN Siswa
Katagori Nilai
Rerata Nilai UN
Kab/Kota
Provinsi
Nasional
1
Bahasa Indonesia





2
Bahasa Inggris





3
Matematika





4
Ilmu Pengetahuan Alam







Karang Baru, 11 Juni  2016
Kepala Sekolah,



ABDUL KAHAR MUZAKKIR, S.Pd.
NIP. 19690925 199303 1 004

27 April 2016

Ujian Nasional 2016 tidak menentukan kelulusan ? Siapa bilang ...

Ujian Nasional 2016

"Ujian Nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan di tahun 2016 ini." Pernyataan tersebut begitu menggelitik sebab jika kita 'gagal paham' akan menimbulkan pemahaman bahwa kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sudah bisa ditentukan setelah proses ujian sekolah selesai tanpa menunggu pelaksanaan ujian nasional. 

Mari kita coba buka Permendikbud No. 57 tahun 2015. Pada bab VIII pasal 24 disebutkan bahwa : Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria:
  1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  2. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
  3. lulus Ujian S/M/PK.
Selanjutnya pada pasal 27 disebutkan bahwa kelulusan ditetapkan oleh setiap Satuan Pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru setelah pengumuman hasil UN bagi satuan pendidikan formal dan bagi satuan pendidikan non formal ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan nonformal setelah pengumuman hasil UN.

Mengapa rapat penentuan kelulusan harus dilaksanakan setelah pengumuman hasil UN ? Karena setiap siswa wajib mengikuti UN dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. Begitu pula tanggal dan tahun penandatanganan ijazah dan SHUN dilakukan pada tanggal dan tahun yang sama secara nasional dalam rangka mengendalikan pengeluaran ijazah.

Oleh karena itu apabila siswa tidak dapat mengikuti UN pada tahun yang sama dengan Ujian S/M/PK kelulusan siswa yang bersangkutan dari satuan pendidikan belum dapat ditetapkan karena siswa tersebut belum mengikuti UN. Siswa yang bersangkutan wajib mengikuti UN berikutnya.

Ini artinya bahwa mengikuti Ujian Nasional wajib dilakukan oleh peserta didik, jika tidak mengikuti maka peserta didik tersebut belum bisa diluluskan. 

Adapun berapa nilai yang diperoleh dari Ujian Nasional itu apakah bisa mempengaruhi kelulusannya atau tidak, semua itu tergantung dari hasil rapat dewan guru berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh satuan pendidikan masing-masing.

Apabila satuan pendidikan memasukkan unsur nilai UN dalam kriteria kelulusannya maka otomatis perolehan nilai UN bisa menjadi penentu kelulusannya. Sebaliknya apabila satuan pendidikan tidak memasukkan nilai hasil UN ke dalam salah satu kriteria kelulusan maka berapapun nilai UN nya tidak akan mempengaruhi kelulusannya.

Yang mempengaruhi kelulusannya adalah IKUT atau TIDAK IKUT Ujian Nasional.

Wallahu a’lam bish-shawab...

15 April 2016

Bagaimana membiayai Ujian Sekolah dari dana BOS

Sekarang ini sedang musim ujian, baik itu ujian sekolah maupun ujian nasional. Berdasarkan Permendikbud No. 57 tahun 2015 Ujian Nasional biaya penyelenggaraan dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) melalui dana APBN dan pemerintah daerah melalui dana APBD. Sedangkan untuk pelaksanaan Ujian Sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk membiayainya. Lebih jauh dikatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Untuk level satuan pendidikan maka pembiayaan kegiatan ujian sekolah ini bersumber pada dana BOS. Pada juknis BOS jenjang Dikdas tahun 2016 dijelaskan bahwa Kegiatan Ulangan dan Ujian dapat dibiayai dari dana BOS. Pada item pembiayaan ini kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas dan ujian sekolah. Sedangkan komponen pembiayaan dari kegiatan tersebut yang dapat dibayarkan adalah
  1. Fotocopy/penggandaan soal;
  2. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dan ke orangtua;
  3. Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar satuan pendidikan tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh Pemerintah/Pemda.
Sementara itu biasanya dalam penyelenggaraan ujian sekolah, kegiatan-kegiatan yang sering dibiayai adalah :
  1. Penyusunan perangkat soal
  2. Pengetikan, penggandaan dan pengepakan soal
  3. Pengawasan
  4. Koreksi hasil ujian
  5. Konsumsi pengawas, panitia dan tamu
  6. Kepanitiaan
  7. dll
Pembiayaan kegiatan ujian sekolah dari dana BOS
Salah satu kegiatan panitia UN/US
Lalu bagaimana mengatur pembiayaan tersebut agar tidak menyimpang dari aturan yang tertera pada juknis BOS ? Berikut ini kami coba memberikan alternatif yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak sekolah.

Menyelenggarakan kegiatan Workshop Penulisan Soal Ujian Sekolah 

Pada komponen pembiayaan "Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan" kita diperbolehkan untuk mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan dalam kegiatan ini adalah fotocopy, serta konsumsi guru peserta workshop/lokakarya yang diadakan di satuan pendidikan dan biaya nara sumber dari luar satuan pendidikan dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah. 

Jika workshop dilaksanakan di luar jam kerja, maka peserta (tim penyusun soal) boleh mendapatkan transport dan konsumsi. Disamping guru-guru peserta workshop mendapatkan tambahan wawasan dari narasumber dalam kegiatan ini juga ditargetkan menghasilkan produk final berupa perangkat ujian sekolah yang siap dicetak dan gandakan, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya khusus untuk item penyusunan dan pengetikan soal pada kegiatan Ujian Sekolah. Bisa juga kegiatan workshop diatur penyelenggaraannya dalam dua sesi (inservis), sesi pertama kegiatannya adalah penyusunan soal dan sesi kedua dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian dengan kegiatan koreksi dan analisis hasil soal yang diujikan. Jadi koreksi hasil ujian tidak perlu dibiayai dari item penyelenggaraan ujian sekolah.

Mengadakan pengawasan dengan sistem silang penuh

Mengawas ulangan maupun ujian tidak boleh dibiayai honornya dari dana BOS, karena menyelenggarakan kegiatan peniliaian terhadap peserta didik termasuk di dalamnya kepengawasan merupakan salah satu tupoksi guru/satuan pendidikan. Akan tetapi jika kepengawasan dilakukan di luar satuan pendidikan / sekolahnya maka boleh dibayarkan transportnya dengan besaran yang berpedoman pada peraturan pemerintah daerah setempat.

Oleh karena itu agar transport pengawas bisa dibayarkan, sebaiknya diadakan sistem pengawasan silang misalnya antar sesama subrayon (satu kecamatan). Menggunakan sistem ini disamping boleh dibiayai juga pelaksanaan kegiatan ujian lebih tertib terutama pada peserta ujian, karena diawasi oleh bukan gurunya sendiri. 

Lain-lain

Untuk keperluan konsumsi selama pelaksanaan ujian, bisa diambilkan dari komponen pembiayaan "Pembelian bahan habis pakai" item Pembelian minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di satuan pendidikan. 

Lalu honor panitia bagaimana ? 

Pada item Larangan Penggunaan Dana BOS point ke-15 dijelaskan bahwa Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan tidak boleh digunakan untuk Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.

Wallahu A'lam Bishawab...

10 April 2016

Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah tahun 2016

Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah tahun 2016

Meskipun Ujian Nasiona tahun 2016 tidak ikut menjadi syarat kelulusan, tetapi ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu :
  1. Setiap siswa wajib ikut UN, yang namanya wajib maka harus diikuti
  2. Hasil UN dijadikan sebagai tolok mengukur II (Indeks Integritas) baik itu indeks integritas personal maupun indeks integritas institusi
Untuk mengatur pelaksanaan Ujian tahun 2016 maka pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 57 tahun 2015. Selanjutnya BSNP kemudian menindaklanjuti Permendikbud tersebut menjadi POS UN 2016. Berikutnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menindaklanjutinya menjadi Juknis UN/US pada jenjang masing-masing. Akhirnya satuan pendidikan harus menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian di tingkat satuan pendidikan dan kriteria Kelulusan Satuan Pendidikan.


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun POS ujian sekolah, bahwa pada POS Ujian Sekolah minimal harus memuat :
  1. Kompetensi dan materi yang diuji
    Matematika apa ya yang diujikan di ujian sekolah karena Matematika diujikan juga di Ujian Nasional, Jangan sampai yang diujikan di ujian sekolah sama dengan yang diujikan di ujian nasional. Pendidikan Agama perlu praktik atau tidak ?
  2. Teknik ujian,
    Bisa lisan, tulisan atau praktik
  3. Jadwalnya pelaksanaan Ujian Sekolah
  4. Siapa saja penyusun soal
  5. Korektor, minimal 2 orang untuk masing-masing mata pelajaran. 
  6. Bobot penilaian, antara tes tertulis 
  7. Prosedur ujian sekolah termasuk di dalamnya tata tertib pelaksanaan ujian sekolah
  8. Nilai ketuntasan
Khusus untuk Ujian Nasional SKL yang dipergunakan adalah interseksi antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, oleh karena itu tidak  dibedakan antara soal ujian nasional berbasis K-2006 atau K-13. Dengan kata lain soal Ujian Nasional itu sama antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2006.

Untuk itu dalam menyusun soal Ujian Sekolah hendaknya memperhatikan kisi-kisi Ujian Nasional. Diusahakan soal ujian sekolah yang dibuat tidak muncul di Ujian Nasional.

Berikut kami berikan contoh POS Ujian Sekolah yang dapat dilihat DI SINI

Kriteria Kelulusan Ujian tahun 2016

Kriteria Kelulusan Ujian Tahun 2016
Ujian Nasional tahun 2016 tidak lagi menjadi syarat kelulusan dari satuan pendidikan. Ujian Nasional tahun ini lebih diperuntukkan sebagai :
  1. Pemetaan mutu program pendidikan dan atau satuan pendidikan
  2. Pertimbangan masuk jenjang pendidikan berikutnya
  3. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemetaan dan peningkatan mutu pendidikan
  4. Dasar pemetaan pencapaian standar peserta didik, satuan pendidikan maupun wilayah bagi Pemerintah Daerah.
Dengan tidak masuknya hasil Ujian Nasional sebagai salah satu penentu kelulusan maka satuan pendidikan memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kriteria kelulusan bagi peserta didiknya, termasuk dalam pembobotan nilai raport dan nilai ujian sekolah/madrasah. Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan harus dibahas dan ditetapkan melalui sebuah rapat dewan guru bagi satuan pendidikan formal dan bagi satuan pendidikan kesetaraan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan non formal.

Bagaimana menentukan kriteria kelulusan tersebut ?

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional, dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat DAN SMA/MA/SMK pasal 24 mengatakan bahwa Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria: 
  1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 
  2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan 
  3. Lulus Ujian S/M/PK. 
Ini yang harus diterjemahkan disekolah menjadi kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Oleh karena itu sekolah harus menuyusun kriteria kelulusan yang minimal memuat : 
  1. Kriteria peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran itu apa saja.
    Seberapa prosen kehadiran/absensinya di sekolah yang masih bisa ditoleransi sehingga anak tersebut memenuhi kriteria lulus. Batas toleransi ini hendaknya harus lebih besar dari 50%, sebab jika prosentase ketidakhadiran lebih besar dari prosentase kehadirannya maka sudah jelas anak tersebut tidak memenuhi kriteria pertama. 
  2. Sikap/prilaku yang disebut baik itu seperti apa.
    Apakah jika peserta didik itu sudah kawin itu masih disebut baik ? Apakah misalnya anak tersebut orangnya pintar tetapi temperamental sehingga dipukul gurunya, masih dikatagorikan baik ? Apakah informasi dari masyarkat tentang pelanggaran etika di luar sekolah, sekolah masih menyebut anak itu baik ? dan lain sebagainya. Semua itu diputuskan melalui rapat dewan guru. 
  3. Lulus ujian sekolah.
    Disebut lulus ujian sekolah berapa nilainya. Untuk menentukan nilai akhir berapa bobot Nilai Raport dan bobot Nilai Ujian Sekolah. Demikian juga untuk Nilai Ujian Sekolah, jika menggunakan ujian tulis dan ujian praktik berapa bobot masing-masing, harus ditentukan. Untuk kriteria ini penilaian kognitif dan psikomotor hendaknya mempertimbangkan KKM mata pelajaran, sesuai dengan prinsip "Belajar Tuntas."
Kriteria kelulusan tersebut harus dibahas secara matang dalam rapat dewan guru sebelum pelaksanaan ujian, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kriteria Kelulusan Ujian. Keputusannya nanti akan dijadikan dasar pada rapat kelulusan. Jangan sampai kriteria kelulusan tersebut disusun pada saat rapat kelulusan.

Berikut ini contoh SK Kepala Sekolah tentang Kriteria Kelulusan Ujian pada satuan pendidikan tahun 2016.


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP NEGERI 2 WANASABA 
Alamat : Jl. Segara Anak Karang Baru, Kec. Wanasaba Lotim KP. 83653. 
E-mail : smp2wanasaba.goinoperator@gmail.com


KEPUTUSAN 
KEPALA SMP NEGERI 2 WANASABA LOMBOK TIMUR 
Nomor : 800/26 /SMPN. 02/ 2016 
TanggaL : 5 April 2016 

Tentang 

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS IX 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMP Negeri 2 Wanasaba:
Menimbang   
a.       bahwa untuk menentukan kelulusan peserta didik pada SMP Negeri 2 Wanasaba perlu ditetapkan Kriteria Kelulusan
b.      bahwa untuk menetapkan kriteria kelulusan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Wanasaba
Mengingat     
  1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
  4. Permendikbud RI No.57 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian   Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan  SMA/SMK/ atau yang Sederajat
  5. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016
  6. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs, Paket B,SMA/SMALB/MA/SMK dan paket C Tahun Pelajaran 2015/2016 Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat
  7. Petunjuk Teknis ( Juknis) dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 423.7/160.b/Dikpora/ /2016 tanggal 9 Februari 2015.
  8. Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Wanasaba  nomor  :  800/21/SMPN. 02/ 2016  tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah  Pada SMP Negeri 2 Wanasaba Tahun Pelajaran 2015/2016
  9. Dokumen I Kurikulum SMP Negeri 2 Wanasaba Tahun Pelajaran 2015/2016
Memperhatikan 
 :
Hasil Rapat Dewan Gru SMP Negeri 2 Wanasaba tanggal 22 Februari 2016

Memutuskan
Menetapkan :


PERTAMA 
Kriteria Kelulusan Peserta Didik kelas IX sebagai berikut:
Peserta didik dinyatakan lulus dari SMP Negeri 2 Wanasaba apabila:
  1. Telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran (memiliki raport semester 1 s/d semester 6);
  2. Kehadiran peserta didik minimal 85%;
  3. Memperoleh nilai sikap minimal Baik pada penilaian akhlak mulia dan kepribadian;
  4. Memperoleh jumlah rata-rata nilai akhir semua mata pelajaran minimal Cukup (55,0 sd. 75,0)
KEDUA
 :
Hal- hal  lain yang tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian
KETIGA
 :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di     :  Karang Baru
Pada tanggal      :  5 April 2016
Kepala Sekolah,


ABDUL KAHAR MUZAKKIR, S.Pd.
NIP. 19690925 199303 1 004

25 December 2015

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2016

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2016
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 secara online dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan semakin mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Selanjutnya secara bertahap pada tahun 2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 555 sekolah yang terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 378 SMK di 29 Provinsi dan Luar Negeri.

Penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload).

PERSYARATAN SEKOLAH PESERTA UNBK (UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER) TAHUN PELAJARAN 2015/2016


  1. Tersedia petugas laboratorium komputer (minimal 1 proktor dan 1 teknisi);
  2. Dapat menyediakan sarana komputer dengan spesifikasi (minimal) sebagai berikut:
    a. Server (utama dan cadangan):
    1. PC/Tower/Desktop (bukan laptop)
    2. Processor Xeon atau i5
    3. RAM 8 GB, DDR 3
    4. Harddisk 250 GB
    5. Operating System (64 bit): Windows Server/Windows 8/Windows 7/Linux Ubuntu 14.04
    6. LAN CARD, dua unit
    7. UPS (tahan 15 menit)
    8. Jumlah server mengikuti rasio 1 : 40 (1 server maksimal untuk 40 client)
    9. Cadangan 1 server.
         b. Client (utama dan cadangan):

    1. PC atau Laptop
    2. Monitor minimal 12 inch
    3. Processor minimal dual core
    4. RAM minimal 512 MB
    5. Operating System: Windows XP/Windows 7/Windows 8/LINUX
    6. Web Browser: Chrome/Mozilla Firefox/Xambro
    7. Hardisk minimal tersedia 10 GB (free space)
    8. LAN Card
    9. Jumlah client mengikuti rasio 1 : 3 ( 1 client untuk 3 peserta)
    10. cadangan minimal 10%.
    11. Headset/earphone (untuk ujian listening SMA/MA dan SMK)

        c. Jaringan internet dengan bandwidth minimal 1 Mbps
        d. Jaringan area lokal (Local Area Network – LAN)

Pendataan Sekolah Calon Penyelenggara UNBK 2016

Tugas Provinsi :


  1. Provinsi dan Kab/Kota membentuk tim UNBK 2016 dan menyampaikannya ke pusat
  2. Provinsi men-ceklist Kab/Kota yang akan menyelenggarakan UNBK dalam web UNBK dan menyampaikan username dan password web UNBK ke Kab/Kota tersebut
  3. Tim teknis Provinsi dapat melakukan verifikasi kesiapan sekolah bersama-sama dengan tim teknis Kab/Kota
  4. Provinsi menetapkan sekolah penyelenggara UNBK berdasarkan hasil verifikasi

Tugas Kota/Kabupaten :

  1. Kota/Kabupaten mengirimkan usulan sekolah calon penyelenggara ke pusat melalui Provinsi
  2. Kota/Kab menceklist sekolah calon penyelenggara UNBK dalam web UNBK dan menyampaikan username dan password web UNBK ke masing-masing sekolah tersebut
  3. Tim Teknis Kota/Kabupaten dan atau Provinsi melakukan verifikasi kesiapan sekolah
  4. Kota/Kabupaten menceklist verifikasi kesiapan sekolah dalam web UNBK
  5. Hasil verifikasi dilaporkan secara tertullis ke Provinsi
Catatan : Verifikasi sekolah langsung oleh tim teknis pusat hanya dilakukan jika dipandang perlu

Tugas Sekolah :

  1. Sekolah melakukan pendaftaran UNBK dengan cara mengisi formulir pendaftaran melalui web UNBK
  2. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara UNBK 2016 mencetak formulir surat kesiapan dari web UNBK dan mengisinya serta ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Pejabat dinas pendidikan Kab/Kota (minimal Eselon III)
  3. Sekolah mengupload surat kesiapan ke dalam web UNBK.
Perhatikan skema berikut :
Skema alur pendaftaran UNBK 2016

Jadwal Kegiatan UNBK 2016

Jadwal Kegiatan UNBK 2016
Semoga bermanfaat :
Sumber : http://unbk.kemdikbud.go.id/

24 December 2015

Download Peraturan-Peraturan tentang Ujian Nasional 2016

Peraturan-peraturan tentang Ujian Nasional 2016
Ujian Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan sistem penilaian yang dapat dipercaya (credible), dapat diterima (acceptable), dan dapat dipertanggunggugatkan (accountable). Oleh karena itu BSNP bersama Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait lainnya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UN berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari lapangan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Ada beberapa perbedaan penting antara pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2015 dengan Ujian Nasional tahun 2016, diantaranya yaitu :

  1. Aspek Kebijakan (Permendikbud)
    Ujian Nasional tahun 2015 hanya berlaku satu tahun dan mengatur Kriteria Kelulusan serta penyelenggaraan UN. Sedangkan UN 2016 mengatur kebijan dasar yang berlaku multi tahun dan Mengatur Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan
  2. Aspek Kisi-Kisi Soal
    Kisi-Kisi Ujian Nasional tahun 2015 sesuai dengan Kurikulum 2006 sedangkan pada UN 2016 merupakan irisan cakupan materi Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013
  3. Aspek Pelaksanaan UNBK(Ujian Nasional Berbasis Komputer)
    Pada UN 2015 verifikasi dan penetapan satuan pendidikan pelaksana UNBK dilakukan oleh panitia UN Pusat, sedangkan pada UN 2016 melibatkan lima pperguruan tinggi untuk verifikasi calon pelaksana UNBK di provinsi pulau Jawa serta di tempat ;ian penetapan satuan pendidikan pelaksana UNBK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
  4. Bagi sekolah yang terkena dampak bencana asap, pada UN 2015 tidak diatur, sedangkan pada UN 2016 terdapat pengaturan UN khusus bagi sekolah yang terkena dampak bencana asap.
  5. Untuk satuan pendidikan kerjasama, pada UN 2015 tidak diatur pelaksanaan UN nya sedangkan pada UN 2016 diatur secara khusus.
  6. Bagi siswa yang mengikuti sekolah rumah (home schooling) pada UN 2015 harus mengikuti UN melalui jalur pendidikan nonformal sedangkan pada UN 2016 dapat mengikuti UN melalui jalur pendidikan nonformal maupun jalur pendidikan formal.
  7. Pendaftaran peserta pada UN 2015 melalui Dinas sedangkan pada UN 2016 datanya diambil dari aplikasi dapodik bagi satuan pendidikan di bawah naungan Kemdikbud dan melalui EMIS bagi satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag.
  8. Peran perguruan tinggi pada tahun 2015 hanya memindai LJUN jenjang SMA sederajat saja akan tetapi pada UN 2016 akan diatur lebih luas lagi
  9. Pada UN 2015 pembobotan nilai akhir S/M diatur melalui POS meskipun ada kewenangan satuan pendidikan, sedangkan pada UN 2016 pusat tidak lagi mengatur pembobotan nilai.
  10. Penyerahan nilai S/M pada UN 2015 dilakukan sebelum pelaksanaan UN sedangkan pada tahun 2016 dilakukan paling lambat seminggu sebelum pengumuman kelulusan satuan pendidikan.
Jadwal UN 2016
klik gambar untuk meihat jadwal pelaksanaan UN 2016 secara lengkap

Demikian sekilas gambaran tentang Ujian Nasional tahun 2016. Jika para pembaca ingin mempelajari lebih detail, silahkan download materi dan peraturan-peraturan tentang Ujian Nasional pada link-link berikut ini. Semoga bermanfaat.